Menpar Dorong Investasi Pariwisata Tak Hanya di Bali
- 31 Mei 2026 14:45 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menpar dorong pemerataan investasi pariwisata ke luar Bali
- Bali masih menyumbang hampir 7 juta kunjungan wisman
- Pemerintah fokus kembangkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
- Investor didorong melirik peluang wisata berkelanjutan di daerah
- Kemenpar siapkan sistem verifikasi akomodasi berbasis API
RRI.CO.ID, Bali - Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali.
Widiyanti mengatakan, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali.
“Angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi pariwisata sekaligus tujuan investasi. Bali tetap menjadi jantung pertumbuhan pariwisata nasional,” kata Widiyanti dalam Investor Roundtable 2026 di Bali, Jumat 29 Mei 2026.
Menurutnya, tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain.
“Indonesia bukan hanya Bali. Kita memiliki banyak destinasi unggulan dengan potensi pariwisata dan investasi yang sangat besar,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi regeneratif lainnya. Program tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Pemerintah juga melihat tren pariwisata global yang semakin mengarah pada konsep keberlanjutan, wellness tourism, dan pengalaman wisata yang autentik. Karena itu, investor didorong mulai melirik peluang investasi di luar Bali.
Selain mendorong investasi, Kementerian Pariwisata juga menyerap masukan dari investor dan pelaku usaha. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau dan inklusif.
Widiyanti mengatakan, rencana pengembangan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API). Sistem itu akan memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki izin usaha yang sah.
Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, pengalaman pelaku usaha pariwisata di Bali dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan destinasi prioritas nasional.
Masukan tersebut juga dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi pariwisata di berbagai daerah. “Kami memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan destinasi lainnya,"ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....