RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan pemerintah menyiapkan pasokan CPO untuk mendukung program biodiesel B50 mulai Juli 2026. Menurutnya, kebijakan satu pintu ini menjadi faktor utama memperlancar pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

“Implementasi satu pintu ini akan memudahkan distribusi CPO agar prioritas kebutuhan domestik terpenuhi dengan efisien,” ujar Komaidi kepada PRO3 RRI.

Komaidi menekankan bahwa pengaturan ekspor satu pintu memberi kepastian data produksi dan konsumsi B50 bagi pemerintah serta pelaku industri. Menurutnya, koordinasi ini penting karena selama ini harga ekspor dan domestik CPO mengalami perbedaan signifikan sehingga menimbulkan dilema.

“Penataan ulang data ekspor dan domestik akan memberikan kejelasan bagi pengusaha kelapa sawit dalam mendukung program B50,” katanya.

Lebih jauh, Komaidi menyebut pemerintah dan pengusaha harus duduk bersama untuk menentukan proporsi CPO dialihkan ke domestik. Dia berpendapat bahwa BUMN dan petani swasta juga harus bertanggung jawab karena ketidakseimbangan distribusi dapat menghambat program B50.

“Kolaborasi semua pihak sangat penting agar target mandatori biodiesel 50 persen dapat tercapai tepat waktu,” jelas Komaidi.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa volume CPO nasional sebenarnya jauh melebihi kebutuhan B50 sehingga ada peluang mengalihkan sebagian ekspor ke domestik. Menurutnya, jika harga domestik kompetitif, pengusaha akan lebih memilih menjual untuk pasar dalam negeri sehingga stabilitas terpenuhi.

Komaidi juga menekankan pentingnya mencari titik tengah harga CPO antara ekspor dan domestik agar program B50 tidak terganggu serta subsidi dan devisa bisa optimal. Peningkatan pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ini akan berdampak luas tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan.