RRI.CO.ID, Putussibau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyoroti masih rawannya kawasan perbatasan RI-Malaysia. Khususnya, terhadap peredaran barang ilegal dan narkotika melalui jalur tidak resmi.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Nangabadau. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw mengatakan kawasan perbatasan masih menghadapi tantangan serius. Khususnya dalam pengawasan jalur tidak resmi menuju Malaysia.

"Kawasan perbatasan masih rawan menjadi jalur masuk barang ilegal, termasuk narkotika. Karena itu, perlu penguatan kerja sama antara Satgas Pamtas dengan BNN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk pengawasan dan penindakan," kata Topri, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut dia, kondisi geografis serta kedekatan akses dengan wilayah Malaysia membuat sebagian masyarakat perbatasan masih memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga. Situasi tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan.

Selain aspek keamanan, BNPP juga menyoroti pentingnya penguatan pembangunan kawasan perbatasan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus, memperkuat daya tahan ekonomi wilayah.

Kawasan PPKP Nangabadau dinilai memiliki potensi ekonomi cukup besar melalui pengembangan komoditas sawit, karet, lada, ikan air tawar, rotan, hingga hasil hutan bukan kayu. Potensi wisata berbasis konservasi melalui Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun juga dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi kawasan.

Meski demikian, persoalan infrastruktur dan konektivitas masih menjadi tantangan. Jalan penghubung Badau–Putussibau masih memiliki sejumlah titik rawan longsor dan kondisi medan yang cukup curam, sehingga menghambat distribusi logistik maupun rencana pengembangan transportasi internasional.

BNPP juga mencatat masih adanya keterbatasan layanan dasar di kawasan perbatasan. Mulai dari jaringan telekomunikasi, infrastruktur jembatan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.