Rencana Induk Disepakati, DPR–Pemerintah Kebut Rekonstruksi di Sumatra

  • 25 Mei 2026 15:25 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • DPR dan pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga agar pelaksanaan teknis berjalan efektif.
  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi serta anggaran telah disetujui.
  • Mendagri Tito Karnavian menyebut, progres pemulihan fase tanggap darurat dan transisi berjalan baik, dengan layanan dasar mayoritas sudah pulih.

RRI.CO.ID, Jakarta - DPR bersama pemerintah menyepakati Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Senin, 25 Mei 2026.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas secara rinci rencana kerja hingga aspek teknis pelaksanaan di lapangan. “Kami sudah membahas Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan anggaranya telah disetujui oleh pemerintah,” ujarnya usai Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menambahkan, kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahapan.

Pada tahap awal tanggap darurat, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bergerak di bawah komando langsung Presiden. Memasuki tahap berikutnya, pemerintah membentuk Satgas pada 8 Januari lalu.

Gunanya yakni memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mempercepat masa transisi. Tito menyebut, progres penanganan sejauh ini berjalan cukup baik.

“Listrik, BBM, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar. Kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor,” kata Tito.

Sinkronisasi ini dinilai penting gina memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....