DPR Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Cukup Realistis
- 22 Mei 2026 14:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Target pertumbuhan ekonomi 2027 cukup realistis dan memotivasi pemerintah bekerja.
- Proyeksi 5,8 hingga 6,5 persen bergantung pada konsistensi menteri menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto secara serius nanti.
- Terkait under-invoicing ekspor, Ia mendukung pembenahan tegas untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara bernilai sangat besar bagi fiskal.
RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 cukup realistis. Menurutnya, target tersebut dapat memotivasi pemerintah bekerja lebih optimal dan terarah.
Amin menyebut proyeksi pertumbuhan 5,8 hingga 6,5 persen bergantung konsistensi kementerian. Ia meminta arahan Presiden Prabowo Subianto dijalankan secara serius oleh seluruh menteri.
Ia menilai pidato Presiden menekankan peningkatan pendapatan negara terhadap produk domestik bruto. “Ini sangat ambisius dan luar biasa,” ujar Amin AK dalam dialog Pro3 RRI, Kamis, 21 Mei 2026.
Amin mengatakan, angka makro ekonomi lainnya relatif tidak mengalami perubahan besar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah pada tahun mendatang.
Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama sebesar 5,61 persen perlu terus dijaga pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting mendekati target pertumbuhan delapan persen pada 2029.
Amin menegaskan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia meminta APBN digunakan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menilai manfaat pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat luas. “APBN harus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,” kata Amin.
Amin juga mendukung pembenahan praktik under-invoicing ekspor untuk mencegah kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, praktik tersebut merugikan fiskal nasional dalam jumlah sangat besar.
Ia turut meminta stabilisasi rupiah melalui kebijakan ekonomi yang kredibel dan terukur. Amin menilai pelemahan kurs berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pasar saat ini.
Under-invoicing ekspor dilakukan dengan melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti dugaan kebocoran ekspor melalui praktik ilegal tersebut.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....