RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, M. Shoim Haris, menyoroti persoalan pemerataan ekonomi nasional yang masih belum optimal di tengah stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut, menyebut Indonesia saat ini menghadapi paradoks pembangunan.

Hal ini disampaikan Shoim dalam FOSTA DPR RI Discuss Session (FDS) Volume-4 bertajuk “Menjaga Stabilitas Politik di Tengah Konsentrasi Ekonomi” di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, sejumlah indikator makroekonomi memang menunjukkan tren positif, namun distribusi kesejahteraan masyarakat belum merata.

“Pertumbuhan ekonomi kita terlihat stabil 4,8–5 persen, kemiskinan turun, rasio gini membaik. Tapi 10 persen kelompok teratas masih menikmati hampir separuh total pendapatan nasional,” ujar Shoim, Jakarta, Kamis 21 Mei 2026.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya konsentrasi ekonomi di Indonesia. Shoim menyoroti masih tingginya “entropi politik” atau kompleksitas sistem yang dinilai membuat potensi besar Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam melimpah, populasi muda, serta posisi strategis di kawasan. Namun, lemahnya tata kelola birokrasi dan penegakan hukum dinilai membuat proses pembangunan berjalan lebih lambat.

Shoim menyebut praktik regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang rumit, hingga kebijakan pembangunan yang belum konsisten menjadi tantangan yang perlu terus dibenahi bersama.

Selain itu, Shoim juga menyoroti persoalan birokrasi yang berbelit, regulasi tumpang tindih, hingga lemahnya konsistensi penegakan hukum. Hal ini, dinilai memperbesar kompleksitas sistem politik dan ekonomi nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada munculnya korupsi sistemik, polarisasi politik serta tingginya biaya ekonomi yang membebani masyarakat. “Kesadaran kolektif kita terfragmentasi, tidak ada visi bersama yang benar-benar kuat untuk membawa bangsa melompat lebih cepat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung praktik reformasi yang dinilai belum berjalan maksimal. Sehingga sejumlah program pembangunan kerap mandek di tengah jalan.

“Tidak ada visi bersama yang membakar semangat. Evolusinya lambat, dari reformasi setengah hati hingga program pembangunan yang mandek di tengah jalan,” ujarnya.

Lebih jauh, Shoim membandingkan Indonesia dengan Vietnam yang dinilai berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan keterbukaan perdagangan global. Ia menyebut, Vietnam mampu menekan kompleksitas sistem sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Vietnam belajar cepat dari kegagalan perang, dari perubahan global, dan dari kesuksesan negara lain. Hasilnya Vietnam melompat, sementara Indonesia berjalan di tempat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum FOSTA, Nur Wahyu Satrio Wibowo, menegaskan generasi muda politik harus memiliki kesadaran untuk terus mendorong perubahan sistem dan memperkuat stabilitas politik nasional. Menurutnya, kesadaran politik menjadi kunci agar bangsa tidak terus terjebak dalam stagnasi pembangunan.

“Kesadaran adalah kemampuan membaca kelemahan sistem lalu untuk memilih jalan perubahan. Agar bisa terus bertumbuh,” ujar Satrio.

Melalui forum diskusi tersebut, FOSTA berharap lahir gagasan baru untuk memperkuat stabilitas politik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan. “Kalau generasi FOSTA tidak memiliki kesadaran, berarti membiarkan kekacauan,” ucapnya.