RRI.CO.ID, Jakarta - Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menyoroti rencana penggunaan uang koruptor untuk sektor pendidikan kesehatan. Menurutnya, alokasi Rp10 triliun itu memiliki signifikansi besar terhadap peningkatan kualitas sekolah dan puskesmas.

Ichsanuddin menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin akses pendidikan serta kesehatan bagi seluruh warga. “Rp10 triliuni memang signifikan, namun tetap bukan solusi permanen untuk sistem pendidikan dan kesehatan,” kataIchsanuddin kepada PRO3 RRI, Selasa, 20 Mei 2026.

Ichsanuddin menekankan bahwa penggunaan dana harus selaras dengan perencanaan strategis nasional agar tidak hanya bersifat ad-hoc dan sementara. Menurutnya, pendekatan sementara tidak cukup untuk menyelesaikan masalah fundamental pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Langkah ad-hoc ini memang membantu, tetapi untuk jangka panjang kita membutuhkan rencana struktural menyeluruh,” jelasnya.

Lebih jauh, Ichsanuddin menambahkan bahwa negara harus bertanggung jawab penuh dalam membangun karakter dan kualitas sumber daya manusia. Dia berpendapat, pihak swasta lokal pun harus berkontribusi karena tidak semua sektor dapat ditangani pemerintah sendirian.

“Negara tidak bisa bergantung pada swasta asing. Kontribusi lokal sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan pendidikan,” jelas Ichsanuddin.

Ichsanuddin juga memaparkan bahwa pengalokasian dana Rp10 triliun harus diarahkan untuk pengembangan riset, kreativitas mahasiswa, dan infrastruktur pendidikan. Menurutnya, dampak positif akan terlihat jika program pendidikan dan kesehatan diterapkan dengan prinsip beradab.

Ichsanuddin juga menekankan bahwa langkah-langkah ad-hoc ini bukan solusi permanen, melainkan awal perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah masif untuk merevitalisasi infrastruktur kesehatan dasar di penjuru Nusantara. Sebanyak 10.000 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di wilayah terpencil menjadi target utama pembenahan.

Keputusan strategis ini diumumkan Presiden saat menghadiri seremoni penyerahan aset negara senilai Rp10,27 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.