RRI.CO.ID, Jakarta - Dana sitaan korupsi dinilai strategis memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan nasional. Pemanfaatannya diharapkan menyasar sekolah dan puskesmas yang lama tertunda.

Mantan Direktur PUKAT UGM, Oce Madril, menilai alokasi dana harus dilakukan tepat sasaran. Penggunaan anggaran juga perlu diawasi secara ketat dan transparan.

“Alokasi 10 triliun rupiah dari hasil sitaan korupsi harus dimanfaatkan tepat. Sekolah dan puskesmas membutuhkan perbaikan segera dan terukur,” kata Oce dalam dialog Pro3 RRI, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Oce, pengawasan menjadi faktor penting mencegah penyalahgunaan anggaran kembali terjadi. Transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam seluruh proses pengelolaan dana.

“Kalau pengawasan dijalankan baik, manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara,” katanya.

Oce juga menyoroti pentingnya pembentukan lembaga khusus pengelola dana sitaan korupsi. Langkah itu dinilai membuat pengelolaan aset lebih profesional dan terkontrol.

Penegak hukum lain dinilai perlu dilibatkan dalam pengelolaan aset hasil sitaan. Keterlibatan tersebut dapat meminimalkan kebocoran dan penyimpangan penggunaan dana.

“Pengelolaan terpadu akan memperkecil risiko kebocoran anggaran negara. Setiap rupiah harus dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Oce menekankan, perlunya data lengkap penerima bantuan renovasi sekolah dan puskesmas. Pendataan penting untuk menentukan prioritas pembangunan secara objektif dan terukur.

Menurutnya, evaluasi berkala juga harus dilakukan selama pelaksanaan program berjalan. Langkah itu mencegah potensi konflik kepentingan dalam distribusi bantuan.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menginstruksikan revitalisasi besar fasilitas kesehatan dasar nasional. Sebanyak 10 ribu puskesmas terpencil menjadi target utama pembenahan pemerintah.

Instruksi tersebut disampaikan saat penyerahan aset negara senilai Rp10,27 triliun di Jakarta. Aset itu berasal dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Rabu, 13 Mei 2026.