RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid bersama Abdul Fikri Faqih, meluncurkan buku "Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia". Peluncuran ini sebagai langkah strategis mendorong penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Hidayat menyebut buku ini menjadi rekaman penting perjalanan pembahasan Undang-Undang Haji, sekaligus membahas transformasi tata kelola haji nasional. Menurutnya, buku tersebut memuat dinamika pembahasan RUU Haji, mulai dari rapat panitia kerja hingga penyerapan aspirasi elemen masyarakat.

“Yang kami ikuti ketika pembahasan di Panja, ketika kami mendengarkan rapat dengar pendapat dengan ormas Islam. Kemudian tokoh-tokoh umat Islam, penyelenggara haji dan umrah, termasuk komunitas fabel dan komunitas lansia,” kata Hidayat, di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Dalam buku itu juga dibahas perubahan kelembagaan pengelolaan haji. Yakni dari badan menjadi kementerian guna memperkuat fokus pelayanan terhadap jamaah.

“Selain mempertahankan asas syariah sebagai prinsip utama, UU Haji kini menambahkan asas pelayanan. Agar penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada kualitas pelayanan jamaah,” ucap Hidayat.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Ia menilai pembahasan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji kini mulai menjadi perhatian.

“Sekarang ada perubahan, paling enggak internal di DPR. DPR kemarin dikuasai hanya Komisi VIII saja, tapi sekarang menjadi konsentrasi dan perhatian di semua komisi,” kata Fikri dalam peluncuran buku Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan haji memiliki persoalan yang kompleks dan melibatkan banyak sektor. Mulai dari transportasi, kesehatan hingga pendidikan masyarakat.

Fikri menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk soal panjangnya antrean keberangkatan. Menurutnya, literasi publik mengenai sistem dan tata kelola haji masih perlu diperkuat.

“Karena edukasi masyarakat tadi kan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang antrean panjang. Jadi literasi itu juga penting,” katanya.