RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Ia menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan.

“Tololong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, dan SMA,” kata Mensos saat memimpin rapat dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.

Mensos mengatakan jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Rapat tersebut diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kepala sentra, dan balai se-Indonesia.

Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan penjangkauan calon siswa hingga kini mencapai 12.676 anak. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA.

Pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru Sekolah Rakyat tahun ini. Sementara jumlah siswa existing yang telah belajar di 166 Sekolah Rakyat mencapai 14.936 siswa.

Dalam rapat tersebut, Mensos juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Ia menilai persoalan pengadaan harus dibenahi sejak tahap perencanaan.

“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target. Tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ucapnya.

Mensos menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan pagu hingga administrasi yang belum tertib. Ia meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional agar kontrol internal lebih kuat.

“Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” kata Robben. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap proses pengadaan.

Menurutnya, persoalan besar bisa berawal dari kelalaian administrasi kecil. “Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,” ucap Dody.

Menutup arahannya, Mensos meminta seluruh jajaran menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya. “Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” katanya.