Poin Utama
- Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti meminta evaluasi menyeluruh mekanisme LCC 4 Pilar MPR RI, terutama terkait kesiapan dewan juri dalam menangani protes peserta secara cepat dan transparan.
- Retno mendorong adanya SOP keberatan peserta yang jelas serta pengembangan soal berbasis analisis, bukan sekadar hafalan materi Empat Pilar, dengan melibatkan akademisi untuk penilaian yang lebih objektif.
- Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto menyatakan MPR menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti final ulang LCC 4 Pilar, dan keputusan lanjutan akan dibahas dalam rapat pimpinan MPR pekan depan.
RRI.CO.ID, Jakarta - Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti mendukung evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme LCC 4 Pilar MPR RI. Ia menilai persoalan utama terletak pada kesiapan dewan juri.
"Kalau ada protes, juri harus langsung menghentikan lomba dan memeriksa rekaman. Langkah itu pernah dilakukan dalam lomba sebelumnya dan masalah selesai," ucapnya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Sabtu, 16 Mei 2026.
Ia juga meminta penyelenggara membuat aturan teknis yang lebih rinci. Menurutnya, prosedur keberatan peserta harus tertulis jelas dalam perlombaan.
"Harus ada SOP jelas ketika peserta menyampaikan keberatan kepada dewan juri. Peserta juga perlu dijamin mendapatkan perlakuan yang adil," ujarnya.
Ia menilai lomba seharusnya tidak hanya mengutamakan hafalan materi empat pilar. Tidak hanya itu, ia juga mendorong adanya soal analisis yang melatih kemampuan berpikir peserta.
Lebih lanjut, ia menekankan agar soal perlombaan sebaiknya tidak hanya berisi hafalan materi empat pilar. Baginya, keterlibatan akademisi diperlukan agar penilaian terhadap jawaban peserta dapat dilakukan secara lebih objektif dan komprehensif.
Sebelumnya, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto merespons tanggapan SMAN 1 Pontianak. Sekolah tersebut menolak mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026.
Ia menjelaskan, pihak SMAN 1 Pontianak memang sudah menyampaikan langsung penolakan itu kepada MPR tadi pagi. Ia menjelaskan, MPR memilih untuk menghargai penolakan dari SMAN 1 Pontianak tersebut.
"Tadi pagi bertemu dan menerima kunjungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMAN 1 Pontianak Ibu Indang dan Pak Eko. Mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada kami, dan kami sangat menghargai dan memahami," katanya.
Ia mengatakan, pimpinan MPR akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan pekan depan. "Kebetulan agenda pimpinan MPR ada rapat gabungan pada hari Senin tanggal 18 Mei, jadi, kami akan sampaikan itu dalam rapat," kata Abraham, menambahkan. (Agnes Claudia Ohoira)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....