Siapkan Ribuan Kapal Nelayan, Presiden: Saya Sering Diejek Prabowo Ini, Prabowo Itu

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun ribuan kapal ikan modern untuk nelayan Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir nasional.

Komitmen itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo. Di hadapan nelayan dan masyarakat pesisir, Sabtu, 9 Mei 2026. Presiden Prabowo mengaku, kerap menerima berbagai kritik terhadap dirinya.

“Saya sering diejek Prabowo ini, Prabowo itu, tetapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu, kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan,” ujar Presiden Prabowo dikutip dalam laman, kkp.go.id, Sabtu, 16 Mei 2026.

Presiden mengatakan pembangunan kapal modern menjadi langkah penting memperkuat ekonomi nelayan dan sektor perikanan nasional. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat pesisir mendapat dukungan sarana melaut yang lebih modern dan produktif.

Program pembangunan kapal nantinya dijalankan melalui koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah berharap sistem koperasi mampu memperkuat distribusi bantuan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran sesuai kebutuhan wilayah penangkapan ikan nasional. Sebagian besar armada yang disiapkan merupakan kapal modern berkapasitas 30 gross ton atau GT untuk mendukung produktivitas nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan kapal dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028 mendatang. Pemerintah juga memastikan seluruh kapal diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional.

Selain meningkatkan hasil tangkapan nelayan, program modernisasi armada diharapkan membuka lapangan pekerjaan baru di sektor maritim. Pemerintah menilai pembangunan kapal modern menjadi langkah penting memperkuat ekonomi biru dan kedaulatan laut Indonesia.

Bangun 50 Kapal pada 2026

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif mengatakan, tahap awal program difokuskan pada penyelesaian 50 unit kapal modern sepanjang 2026. Pemerintah saat ini menyiapkan rantai pasok material, peralatan pendukung, hingga kesiapan galangan kapal nasional.

“Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis, pelaksanaan profesional, serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi. Kita harus menyiapkan semuanya mulai dari desain, bahan baku, kelengkapan pendukung, hingga kesiapan galangan kapal yang akan membangunnya,” ujar Latif.

Program modernisasi armada perikanan nasional juga mendapat dukungan internasional melalui kerja sama maritim Indonesia dan Inggris. Dukungan tersebut disampaikan saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke London pada awal 2026.

Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia melalui kerja sama kedua negara. Dukungan itu disampaikan langsung Perdana Menteri Keir Starmer dalam pertemuan bilateral di Downing Street.

Pemerintah menilai modernisasi kapal ikan menjadi langkah penting meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ekonomi biru nasional. Kehadiran kapal modern diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga terus dipercepat pemerintah di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 kawasan KNMP dan sebanyak 65 lokasi telah rampung dibangun.

Kawasan KNMP dirancang menjadi pusat ekonomi pesisir terpadu yang dilengkapi hunian nelayan dan fasilitas pengolahan hasil laut. Pemerintah juga memperkuat koperasi masyarakat sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kawasan pesisir modern.

Bagi pemerintah, pembangunan ribuan kapal dan kampung nelayan bukan sekadar proyek infrastruktur semata. Program tersebut dinilai menjadi simbol perubahan arah kebijakan maritim nasional yang lebih berpihak kepada nelayan Indonesia.

Melalui program itu, pemerintah ingin memastikan nelayan Indonesia tidak lagi menjadi penonton di lautnya sendiri. Nelayan diharapkan menjadi pelaku utama dalam mengelola kekayaan laut nasional secara modern dan berkelanjutan.