RRI.CO.ID, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi solar subsidi menyusul temuan penggunaan banyak barcode untuk penimbunan stok. Menurut HIPMI, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperkuat agar penyaluran tepat sasaran dan tidak memicu panic buying.

Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, meminta pengawasan distribusi BBM diperketat guna mencegah panic buying dan penyalahgunaan solar subsidi. Menurut Anggawira, pengawasan distribusi penting diperkuat agar pasokan solar bersubsidi tetap aman dan tepat sasaran masyarakat.

“Untuk solusi jangka pendek, hal paling penting adalah menjaga stabilitas pasokan dan memperketat pengawasan distribusi. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi panic buying,” kata Anggawira dalam keterangan tertulisnya pers di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Anggawira meminta pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi solar subsidi di wilayah rawan antrean untuk menjaga stabilitas pasokan masyarakat. Pengawasan konsumsi industri dan kendaraan pengguna BBM nonsubsidi juga perlu diperketat guna mencegah penyalahgunaan subsidi.

“Integrasi data digital dan verifikasi kendaraan real-time penting diperkuat agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Sinkronisasi barcode, identitas kendaraan, NIK, hingga lokasi pengisian diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pengawasan di SPBU perlu diperkuat terutama pada daerah rawan penyalahgunaan distribusi solar subsidi, menurut Anggawira. Ia menilai pengawasan ketat penting dilakukan agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Pengawasan tidak hanya manua tetapi juga berbasis digital analytics. Sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi,” katanya.

HIPMI mendorong penindakan tegas terhadap penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi guna memberikan efek jera pelaku pelanggaran. Anggawira menilai panic buying merugikan masyarakat kecil serta sektor produktif pengguna solar subsidi untuk kebutuhan usaha harian.

“Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga. Langkah ini dilakukan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujar Anggawira.