RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Ia menyoroti enam belas isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Dalam pidatonya, Puan menjabarkan agenda legislasi DPR RI pada masa persidangan. DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang tingkat satu.

"DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang. Salah satunya, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Puan mengatakan fungsi pengawasan DPR RI akan diperkuat pada berbagai persoalan masyarakat. Pengawasan tersebut mencakup evaluasi transportasi darat dan integrasi layanan E-KTP.

DPR RI juga menyoroti penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria. Pengawasan terhadap sistem pengamanan pasukan TNI turut menjadi perhatian.

"Evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik," kata Puan.

Puan menyoroti pentingnya keseimbangan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Ia juga meminta pemberian sanksi terhadap aparat penegak hukum yang melanggar etika profesi.

Menurut Puan, praktik keberlanjutan pada BUMN perlu menjadi perhatian pemerintah. DPR RI juga menyoroti pengembangan kawasan industri untuk hilirisasi produk pertanian dan perikanan.

"Pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi. Terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat," ucap Puan.

Puan mengatakan DPR RI memberikan perhatian pada perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Evaluasi basis data bantuan sosial juga menjadi bagian pengawasan DPR RI.

Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan pendidikan berasrama menjadi perhatian DPR RI. Puan juga menyoroti perlindungan anak pada lembaga pengasuhan alternatif.

"Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif. Pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama," kata Puan.

Puan mengatakan sektor energi bagi nelayan dan pelaku UMKM menjadi perhatian DPR RI. Pemerintah juga didorong menambah kuota bahan bakar dan gas untuk daerah.

Menurut Puan, penguatan nilai tukar rupiah menjadi perhatian DPR RI. Pemerintah juga diminta siap menghadapi perubahan harga minyak mentah dunia.

"Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes. Tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM," ujar Puan.

Puan resmi membuka masa persidangan hingga 21 Juli 2026. Ia juga meminta anggota dewan menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan baik.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Masa sidang 5 Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026," ucap Puan.