Ketua DPR RI Soroti Dampak Konflik Timur Tengah bagi Ekonomi Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik Timur Tengah. Ketegangan di jalur Selat Hormuz disebut memengaruhi stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional.

Puan menyatakan Indonesia masih menghadapi tekanan ekonomi global. Selat Hormuz juga menjadi salah satu jalur perdagangan energi dunia

“Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut Puan, gejolak global berdampak pada harga energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi tersebut juga memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah

Puan mengatakan gangguan rantai pasok global berdampak pada biaya logistik dan distribusi. Menurutnya, kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketahanan energi nasional.

“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi. Serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ucap Puan.

Menurut Puan, gejolak global berpotensi memicu inflasi dan memengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga berdampak pada biaya operasional sektor industri dan transportasi.

Puan mengatakan sektor UMKM turut terdampak kenaikan biaya operasional. DPR RI juga mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga melakukan mitigasi arus keluar modal asing.

Menurut Puan, pemerintah perlu mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah gejolak global. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat kecil.

“Oleh Karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi. Yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” kata Puan.

Puan mengatakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan pembangunan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat.

Menurut Puan, pemerintah perlu melakukan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap menikmati hasil pembangunan.

“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” ucap Puan.