RRI.CO.ID, Jakarta - Pembangunan di Aceh perlu dilakukan selaras dengan kelestarian alam dan mitigasi bencana. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal Zakaria Ali.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan kerja bersama. Tetapi juga kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Pembangunan harus tumbuh bersama alam. Bukan menaklukkan alam,” kata Safrizal, Senin, 11 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Safrizal mengingatkan kembali dampak bencana tsunami Aceh tahun 2004. Serta berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2025.

Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya pembangunan berbasis keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Safrizal menyebut Kawasan Ekosistem Leuser sebagai salah satu modal ekologis penting yang memiliki nilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat.

Menurutnya, menjaga kawasan hutan bukan menjadi hambatan pembangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Pranata adat seperti Mukim, Panglima Laot, Panglima Uteun, dan Keujruen Blang dinilai mencerminkan praktik keberlanjutan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Aceh. Safrizal menambahkan, pembangunan berkelanjutan di Aceh perlu diperkuat melalui tata ruang berbasis mitigasi bencana serta penguatan regulasi kawasan lindung.

Selain itu, pengembangan solusi berbasis alam, penguatan masyarakat adat. Serta skema pembiayaan hijau juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Lokakarya tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan Aceh yang berkelanjutan. Ini dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan, dan kearifan lokal masyarakat.