RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih presisi serta transparan.

Sistem pasokan data lintas sektor saat ini dipastikan berjalan stabil untuk merealisasikan integrasi perlindungan sosial. Berbagai langkah percepatan telah disiapkan guna memastikan pendataan masyarakat penerima manfaat menjadi lebih akurat.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa akurasi data merupakan hal utama. Luhut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem digital agar bantuan sosial menjadi lebih adil dan tepat.

"Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi," ujar Luhut di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Saat ini Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional. Namun tantangan struktural berupa kesalahan pendataan masih menjadi kendala utama yang harus segera dicarikan solusi.

Pemerintah mengidentifikasi adanya potensi lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 yang belum mendapatkan bansos. Sebaliknya terdapat sekitar 2,7 juta penerima bantuan yang justru masuk dalam kategori kelompok desil 4.

Luhut menjelaskan bahwa sinkronisasi lintas instansi merupakan kunci keberhasilan dalam mengadministrasikan data kemiskinan. Administrasi data kini dikelola secara lebih sistematis guna mendukung interoperabilitas antar lembaga negara yang lebih kuat.

"Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan,” kata Luhut.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur pertukaran data otomatis. Fasilitas ini akan menyinkronkan data dari delapan instansi utama termasuk PLN, BPS, hingga ATR/BPN.

Ketua Komite PTDP meminta setiap instansi memastikan standar layanan berjalan dengan optimal. Hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi penyumbatan arus informasi saat proses verifikasi di lapangan.

Luhut menginstruksikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga keamanan siber dengan standar tertinggi. Pengawasan ketat wajib dilakukan karena program ini menyangkut kerahasiaan data pribadi milik jutaan rakyat Indonesia.

“Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan Service Level Agreement (SLA) terpenuhi agar tidak terjadi bottleneck di lapangan. Selain itu, keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN, mengingat ini menyangkut data jutaan rakyat Indonesia," kata Luhut.

Proses pendaftaran serta dimulainya digitalisasi bantuan sosial tersebut akan resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Juni mendatang. Target penyelesaian seluruh pendataan diharapkan rampung secara total pada akhir bulan Juli tahun 2026.

Luhut mengapresiasi kerja keras seluruh kementerian dalam menjaga ritme kerja dan kolaborasi yang solid. Keberhasilan implementasi tahap ini akan menentukan jadwal pemberlakuan sistem perlindungan sosial digital secara nasional bulan Oktober.

"Semakin dekat dengan implementasi, detail pekerjaan akan semakin banyak. Namun, saya mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi solid dari seluruh K/L serta para Koordinator Wilayah," ucap Luhut.