RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 8 Mei 2026. Pertemuan membahas proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial.

Pertemuan dilakukan bersama Wakil Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan.

“Kami akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat dan masukan. Sekaligus memberikan informasi proses pengadaan di Kemensos,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis 7 Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan di tengah sorotan publik terhadap pengadaan Sekolah Rakyat. Isu pengadaan sepatu siswa ramai diperbincangkan di media sosial.

Gus Ipul juga membentuk tim khusus untuk mendalami proses pengadaan. Tim dipimpin Wakil Menteri Sosial dan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemensos.

“Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen melakukan penelusuran. Hasilnya akan dilaporkan minggu depan,” ucapnya.

Menurutnya, Kemensos terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Seluruh informasi yang berkembang akan dicermati dan ditindaklanjuti.

“Semua sepatu dan seragam untuk siswa Sekolah Rakyat. Ada juga pengadaan untuk para guru,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan seluruh pengadaan dilakukan melalui proses lelang. Pemerintah juga memastikan mekanisme berjalan secara transparan.

“Semuanya dilakukan melalui proses lelang yang semestinya. Namun isu ini tetap perlu penjelasan lebih lanjut,” ucapnya.

Sebelumnya, Gus Ipul membantah isu markup harga sepatu siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah menyebut informasi yang beredar telah memutarbalikkan fakta.

Foto sepatu yang beredar disebut berasal dari dokumentasi kegiatan di Malang pada 2 Mei 2025. Sepatu tersebut merupakan hadiah dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pemerintah menegaskan sepatu itu bukan hasil pengadaan Kementerian Sosial. Pengadaan sepatu Sekolah Rakyat disebut memiliki spesifikasi dan fungsi berbeda.