RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Transmigasi (Kementrans) mengirimkan 36 orang ke Tiongkok untuk belajar pengentasan kemiskinan. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan program pengentasan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomer 8 Tahun 2025.

Menteri Iftitah memaparkan, pihaknya melibatkan akademisi dari 10 mitra universitas ternama di tanah air. Perguruan Tinggi itu adalah : UI, IPB, Unpad, ITB, Undip, UGM, ITS, Unair, Unbra, dan Unhas.

"Kami meminta para akademisi dari kampus membuat semacam buku panduan. Buku panduan agar bisa diimplementasikan para patriot di kawasan-kawasan transmigrasi," ujarnya, Kamis 7 Mei 2026..

Iftitah menyampaikan hal itu usai bertemu dengan delegasi yang akan berangkat ke Tiongkok. Delegasi itu terdiri dari unsur transmigran, akademisi, hingga pegawai Kementrans sendiri.

Delegasi akan berada di Tiongkok selama 14 hari. Mereka diharapkan bisa pulang memberikan kontribusi dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

"Saya selaku Menteri Transmigrasi memberangkatkan peserta pelatihan pengentasan kemiskinan ke Tiongkok. Ini menjadi hajat besar Bapak Presiden," kata Menteri di Gedung Makarti Muktitama Kementrans, Jakarta,

Para peserta pelatihan di Tiongkok itu akan menjadi bagian dari tim Ekspedisi Patriot di 53 kawasan transmigrasi. "Mereka akan bertugas kurang lebih selama satu tahun," ucapnya.

Setiap 1 patriot Kementrans bertanggung jawab atas 10 kepala keluarga. Dengan target keluarga yang tergolong ke dalam miskin hingga miskin ekstrim di berbagai daerah.

"Tiongkok kami nilai itu cukup berhasil dalam pengentasan upaya pengentasan kemiskinan. Dari 1,4 miliar penduduknya, mereka punya strategi besar dalam pengentasan kemiskinan," pungkasnya.

Kepala Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Oktovianus Kolin merupakan salah satu peserta delegasi. Ia mengapresiasi terobosan Menteri Iftitah dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Papua dengan belajar dari Tiongkok.

"Mewakili Provinsi Papua Barat Daya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri kita. Di sana sudah ada pembinaan, juga pembangunan sudah berjalan dan akan diteruskan di tahun 2027," tutupnya.

Oktovianus menambahkan, masih banyak di wilayah Papua yang membutuhkan upaya percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, negara harus hadir memastikan semua rakyat dapat memperoleh kesejahteraan.