RRI.CO.ID, Banten - Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Serang, Banten.

Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat. Sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoaks.

“Wartawan itu adalah penyambung lidah rakyat, jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, perannya sangat penting dalam menyampaikan informasi yang faktual,” ujar Dimyati, kepada wartawan, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.

Kritik, menurutnya, tetap diperlukan selama bersifat konstruktif. “Tapi kritik tetap harus ada, karena itu bagian dari perbaikan,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman, menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikatakan di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap politik.

Menurutnya, DPR saat ini terus berupaya membuka diri. Baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, maupun komunikasi langsung dengan publik.

“Sekarang zamannya sudah terbuka, anak-anak muda sudah melek politik. Mereka ingin melihat kinerja pemerintah dan wakilnya di parlemen,” ujarnya.

Ia menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. “Banyak inisiatif yang membuat masyarakat semakin merasa terwakili,” ucapnya.

Dalam konteks tersebut, Rizki menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif.

“Kita harus pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan di rapat-rapat DPR. Dan bisa diterima langsung dari masyarakat, baik perorangan maupun aliansi,” katanya.