RRI.CO.ID, Jakarta — Komisi VII DPR RI menilai perencanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali masih perlu dikaji lebih komprehensif. Sehingga hal ini tidak hanya bertumpu pada perspektif pengembang.

“Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi, dari sisi pengembang saja. Masyarakat juga harus menjadi bagian yang didengar,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki suara dalam menentukan arah pengembangan kawasan. Menurutnya, pendekatan yang terlalu berfokus pada investasi berisiko mengabaikan aspek sosial yang menjadi kekuatan utama Bali.

Samuel juga mengingatkan potensi kendala infrastruktur apabila proyek berjalan tanpa kesiapan matang. Menurutnya, terdapat indikasi potensi bottleneck jika pengembangan tidak disertai perencanaan lintas sektor yang terintegrasi.

“Kita tahu sendiri, di Indonesia sering kali terjadi tumpang tindih pengurusan. Koordinasi antar kementerian masih harus diperkuat dan disinkronkan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, manfaat proyek bagi masyarakat Bali masih menjadi tanda tanya. “Kalau ditanya apakah ini baik untuk masyarakat Bali, menurut saya ini masih pertanyaan besar,” ujarnya.

Sementara itu, anggota komisi VII DPR RI Novita Hardini juga memberikan penilaian pengembangan Kura-Kura Bali. Menurutnya, hal ini mencerminkan ambisi besar Indonesia dalam mendorong sektor pariwisata ke level global.

Dalam kunjungan kerja di Pulau Serangan, Denpasar, ia mengapresiasi desain kawasan yang dinilai mampu menghadirkan ekosistem pariwisata terintegrasi. Mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan hingga pusat gaya hidup.

Meski demikian, lanjut dia, hal ini tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan, khususnya dalam konteks Bali yang berbasis budaya.

“Jangan sampai investasi besar-besaran justru merusak local wisdom. Bali harus tetap mengedepankan budayanya,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan kawasan. Termasuk sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengembangan.

Selain itu, Novita mengatakan, kesiapan pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu perhatian utama. Berdasarkan hasil diskusi, mitigasi terhadap kebutuhan air di masa depan dinilai belum sepenuhnya siap.