RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terpadu. Atas hal tersebut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat koordinasi.

Dalam pertemuan tersebut, AHY menekankan urgensi pembangunan giant sea wall sebagai langkah strategis menghadapi ancaman banjir rob. Kemudian penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang berdampak pada permukiman dan infrastruktur,” ujar AHY di Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Menurut AHY, penanganan kawasan pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial. Melainkan harus melalui pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, hingga perlindungan masyarakat terdampak. Pemerintah saat ini memprioritaskan penyusunan masterplan sebagai dasar kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.

Selain pembangunan tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mendorong pendekatan berbasis alam. Seperti restorasi mangrove, sebagai bagian dari solusi perlindungan pesisir.

“pengembangan kawasan Pantura akan dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang. Dan ini untuk melindungi aktivitas ekonomi dan masyarakat di wilayah pesisir,” ujar AHY.