RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mendorong penguatan sistem e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja negara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan e-katalog memiliki peran strategis karena mengelola APBN. “E-katalog ini mengelola lebih dari 40 persen APBN. Ini angka yang sangat besar, sehingga sistemnya harus betul-betul kita jaga,” ujar Luhut, di kantor LKPP, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Ia mengatakan, pemanfaatan AI dalam e-katalog akan membantu proses analisis data dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, integrasi e-katalog dengan konsep government technology tengah dikembangkan pemerintah. Nantinya program ini akan memungkinkan seluruh data dari kementerian dan lembaga terhubung dalam satu sistem.

Data tersebut nantinya akan diolah menggunakan AI, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Selain itu juga akan berbasis data dalam proses pengadaan.

Luhut juga menekankan pentingnya pengembangan teknologi dalam negeri, termasuk pembangunan sistem AI dan language model sendiri oleh pemerintah. Tujuannya untuk menjaga keamanan data sekaligus meningkatkan kemandirian digital nasional.

“Aspek keamanan sistem harus menjadi perhatian utama, mengingat besarnya nilai anggaran dan data yang dikelola dalam e-katalog. Kalau sistem ini kuat, transparan, dan efisien, dampaknya akan sangat besar bagi penguatan ekonomi nasional,” katanya.

Pemerintah saat ini juga tengah melakukan berbagai uji coba penerapan teknologi berbasis data di sejumlah daerah sebagai bagian dari transformasi digital. Luhut optimistis, dengan dukungan AI dan talenta digital dalam negeri, sistem e-katalog menjadi tulang punggung pengelolaan belanja negara.