RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Ia meminta masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program tersebut.

Menurutnya, hanya ada satu portal resmi pendaftaran, yakni phtc.panselnas.go.id. Ia menegaskan tidak ada jalur khusus, titipan, maupun pihak yang bisa menjamin kelulusan.

“Tidak ada biaya satu rupiah pun. Kalau ada yang minta uang itu pasti penipuan,” ucapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin 4 Mei 2026.

Zulkifli Hasan mengatakan rekrutmen ini merupakan investasi SDM terbesar untuk desa. Program ini ditujukan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi dan pemutus rantai tengkulak.

“Tidak ada orang dalam. Tidak ada titipan. Tergantung tes masing-masing,” katanya.

Koperasi Desa Merah Putih juga akan berfungsi sebagai offtaker hasil produksi desa. Jika harga gabah di bawah ketentuan, koperasi dapat menyerap hasil panen petani.

Selain itu, koperasi akan menyalurkan bantuan pemerintah seperti pupuk, gas, dan bantuan sosial. Penyaluran diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak berbasis kedekatan.

Pemerintah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen ini. Rinciannya 30.000 manajer koperasi dan 5.476 pegawai kampung nelayan.

Antusiasme masyarakat tercatat tinggi selama masa pendaftaran. Jumlah pelamar mencapai 639.732 orang hingga penutupan pada 25 April 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 487.819 pelamar melengkapi berkas. Sementara 483.648 orang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

Saat ini seleksi memasuki tahap tes kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test. Ujian berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026 di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Peserta dapat memilih lokasi tes sesuai domisili masing-masing. Sistem ini disebut telah teruji dan digunakan dalam seleksi aparatur sipil negara.

Tahapan berikutnya adalah tes lanjutan meliputi pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Proses ini dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 31 Mei 2026.

Hasil akhir seleksi akan diumumkan pada 7 Juli 2026. Peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dasar dan penguatan kompetensi manajerial.

Pemerintah memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Seluruh tahapan dijamin bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan indikasi penipuan. Pemerintah juga mengimbau peserta hanya mengakses informasi melalui kanal resmi.

“Kalau ada yang minta uang, itu penipuan. Laporkan saja ke aparat,” kata Zulkifli Hasan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan status peserta bukan sebagai aparatur sipil negara. Peserta akan menjadi pegawai koperasi dengan skema berbasis kinerja.

“Ini bukan seleksi CPNS atau PPPK. Ini pegawai koperasi, mengikuti skema BUMN dan berbasis kinerja,” ucapnya.

Ia menjelaskan, peserta yang lolos akan menjalani masa evaluasi kinerja. Dalam periode tersebut, kemampuan dan kompetensi akan terus dinilai.

“Nanti dididik dulu, kemudian kita lihat kinerjanya. Karena kita cari SDM yang skill-nya benar-benar bagus,” katanya.

Rini juga memastikan proses seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh pelamar memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi wilayah.

“Ini terbuka untuk seluruh Indonesia. Tidak melihat daerah, yang penting kemampuan dan siap ditempatkan di mana saja,” ucapnya.

Ia menambahkan, peserta seleksi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tes dilaksanakan di 72 titik dari Aceh hingga Papua.

“Sekarang yang ikut tes sekitar 483 ribu orang. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ucapnya.

Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi. Proses ini dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 31 Mei 2026.

Hasil akhir seleksi akan diumumkan pada 7 Juli 2026. Peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dasar dan penguatan kompetensi.