RRI.CO.ID, Lombok Timur - Program BSPS ditegaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, Minggu, 3 Mei 2026. Program ini menjadi prioritas pembangunan nasional pemerintah saat ini.

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyebut BSPS bukan sekadar renovasi rumah. Program ini mendorong perbaikan kondisi sosial dan ekonomi warga.

Pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan tiga juta rumah layak huni hingga tahun 2029. Setiap tahun, sekitar empat ratus ribu rumah tidak layak huni ditangani.

“BSPS ini program stimulan, bukan bantuan penuh,” kata Sari. Ia menegaskan masyarakat didorong berpartisipasi memperbaiki rumah secara mandiri.

Setiap unit rumah menerima bantuan sebesar dua puluh juta rupiah melalui kementerian terkait. Dana digunakan untuk material bangunan dan upah tenaga kerja.

Penyaluran bantuan tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat. Dana disalurkan ke penyedia material dan tukang untuk menjaga transparansi.

Sari menekankan program ini mengedepankan semangat gotong royong masyarakat. “Jika biaya kurang, warga bisa menambah secara swadaya,” ujarnya.

Ia menambahkan tujuan utama program ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah layak berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan produktivitas ekonomi keluarga.

Tahun ini, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai seribu empat ratus unit rumah. Lombok Timur memperoleh sekitar tiga ratus lima puluh unit bantuan.

Sari mengapresiasi keberlanjutan program dari pemerintah saat ini. “Jika berjalan optimal, cita-cita NTB mandiri bisa terwujud,” katanya.