RRI.CO.ID, Jakarta – Momentum Hari Buruh Internasional 2026 dinilai harus menjadi titik dorong perbaikan nasib pekerja pers. Khususnya terkait kesejahteraan dan kepastian kerja para insan pers.

Ikatan Wartawan Hukum menyoroti masih banyak jurnalis yang bekerja di bawah tekanan tinggi. Namun belum mendapatkan upah layak serta status kerja yang jelas.

Ketua Umum IWAKUM, Irfan Kamil, menegaskan kondisi tersebut tidak bisa terus dianggap sebagai hal yang wajar dalam industri media. "Jurnalis menulis kebenaran, tetapi masih banyak yang dibayar dengan ketidakpastian. Ini ironi yang harus segera dibenahi," kata Irfan dalam keterangan persnya, Jumat 1 Mei 2026.

"Upah layak dan kepastian kerja adalah bagian dari hak dasar pekerja pers,” ujarnya menambahkan. Menurut Irfan, kualitas demokrasi sangat bergantung pada kondisi kerja jurnalis.

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi tidak akan kuat tanpa perlindungan terhadap para pekerjanya. "Jika kesejahteraan diabaikan, maka independensi pers ikut terancam,” katanya.

IWAKUM mendorong adanya komitmen bersama antara perusahaan media, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut mencakup perbaikan sistem pengupahan, kejelasan status kerja. Serta, perlindungan jurnalis di tengah transformasi digital.

Sekjen IWAKUM, Ponco Sulaksono, menambahkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan membawa tantangan baru. "AI membawa peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja jurnalistik, tetapi juga menghadirkan risiko,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemanfaatan teknologi tidak dijadikan alasan untuk menekan hak pekerja pers. "Teknologi seharusnya memperkuat kerja jurnalistik, bukan menggantikannya secara tidak adil,” ujar Ponco.

IWAKUM menegaskan perjuangan jurnalis merupakan bagian dari perjuangan buruh secara keseluruhan. Sehingga momentum May Day harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan nyata bagi kesejahteraan pekerja pers.