RRI.CO.ID, Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan konsep aglomerasi atau pemusatan berbasis sektoral. Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian masalah perkotaan.

Konsep aglomerasi sebenarnya bukan hal baru. Namun implementasinya kerap belum optimal di lapangan.

“Pendekatan aglomerasi harus fokus pada isu sektoral, bukan hanya kelembagaan,” kata Bima, Kamis, 30 April 2026. Langkah ini dinilai mempercepat solusi konkret lintas wilayah.

Ia menilai hambatan selama ini terjadi karena pendekatan kelembagaan, sehingga persoalan seperti banjir dan kemacetan belum tertangani maksimal. Hal tersebut disampaikannya dalam forum nasional yakni Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Tangerang.

Menurutnya, praktik aglomerasi di negara lain menjadi contoh, terutama dalam koordinasi yang terpusat dan terintegrasi. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam hal ini untuk memastikan sinergi antarwilayah berjalan efektif.

Kemendagri bertugas mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan tidak berjalan secara parsial. Bima menekankan pentingnya perubahan pendekatan pembangunan dari berbasis kelembagaan menjadi berbasis sektoral.

Pendekatan ini memungkinkan penanganan lebih cepat terhadap persoalan nyata di lapangan. Ia mencontohkan pengelolaan sampah sebagai isu utama yang membutuhkan intervensi langsung pemerintah pusat.

Program PSEL dan LSDP menjadi solusi konkret dalam penanganan masalah lingkungan perkotaan. Selain itu, integrasi transportasi lintas daerah juga penting untuk mengatasi kemacetan di kawasan aglomerasi.

Keberhasilan integrasi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan serta kejelasan otoritas antarwilayah. “Tidak bisa masing-masing daerah berjalan sendiri,” ujarnya.

Oleh karenanya diperlukan koordinasi dalam satu ekosistem terpadu dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Konsep ini dinilai memiliki prospek kuat aglomerasi sektoral diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kompleksitas persoalan kota.