Jelang Muktamar NU ke-35, Dinamika Calon Pimpinan Terus Berkembang

RRI.CO.ID, Jakarta - Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 terus berkembang, khususnya dalam pembacaan konfigurasi calon pimpinan organisasi. Istilah “pasangan calon” atau paslon digunakan untuk menggambarkan realitas politik organisasi yang dinilai semakin mengemuka.

Pemerhati yang juga kiai kampung, HRM. Khalilur R Ab. S, menilai istilah tersebut tidak dikenal secara formal dalam struktur NU. Namun dalam praktiknya, istilah itu dinilai membantu membaca dinamika yang berkembang di internal organisasi.

“Istilah paslon memang tidak formal. Tetapi, membantu menjelaskan realitas politik organisasi yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Secara normatif, pemilihan Rais Aam dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Akan tetapi, dalam realitasnya, komposisi AHWA disebut tidak sepenuhnya steril dari pengaruh relasi dan kepentingan yang melibatkan para calon pimpinan.

Ia menilai arah pilihan AHWA tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama. Dengan demikian, dinamika pemilihan tidak hanya terjadi saat forum berlangsung, tetapi juga jauh sebelum itu.

“Komposisi AHWA menjadi arena strategis. Karena, sangat menentukan arah pemilihan Rais Aam dalam Muktamar NU,” jelasnya.

Dalam perkembangan terkini, muncul informasi mengenai dinamika dalam penentuan anggota AHWA. Disebutkan adanya pergerakan yang tidak menginginkan sejumlah kiai masuk dalam komposisi tersebut.

Menurutnya, hal tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. Namun, kondisi itu menunjukkan bahwa penentuan anggota AHWA menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses.

“Dinamika ini menunjukkan bahwa pertarungan tidak hanya terjadi di ruang pemilihan. Tetapi, juga sejak proses penentuan pemilih,” katanya.

Lebih jauh, sejumlah nama mulai disebut dalam berbagai kemungkinan konfigurasi kepemimpinan. Terdapat beberapa skenario yang mencerminkan adanya poros-poros dengan kecenderungan dukungan berbeda.

Ia memaparkan, ada figur yang tetap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum sambil mencari pasangan untuk posisi Rais Aam. Di sisi lain, terdapat pula konfigurasi yang mempertahankan posisi tertentu sambil mendorong kandidat lain.

“Konfigurasi kepemimpinan di NU selalu melibatkan dua poros utama. Yakni, Rais Aam dan Ketua Umum,” ungkapnya.

Selain itu, muncul pula pembacaan adanya keterkaitan dengan jaringan politik tertentu yang turut memengaruhi dinamika. Namun demikian, seluruh konfigurasi tersebut dinilai masih sangat terbuka dan berpotensi berubah.

Potensi koalisi antar jaringan juga dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan arah Muktamar. Jika berbagai kekuatan tersebut berpadu, bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah terbentuk sebelum forum berlangsung.

“Koalisi antar jaringan bisa menjadi penentu arah, meskipun tetap harus berhadapan dengan peran kiai pesantren,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tradisi NU tetap menempatkan peran kiai pesantren sebagai penentu akhir. Faktor tersebut kerap berada di luar kalkulasi formal dan menjadi penyeimbang dalam dinamika organisasi.

Ia juga menyoroti kemungkinan perubahan konfigurasi pasangan yang sebelumnya terbentuk. Hal tersebut dinilai mencerminkan adanya perbedaan strategi maupun orientasi dalam membaca arah organisasi ke depan.

“Perubahan konfigurasi biasanya mencerminkan adanya perbedaan strategi. Kemudian, jaringan atau orientasi dalam melihat arah NU,” ujarnya.

Dalam skenario lain, tidak menutup kemungkinan munculnya konfigurasi alternatif yang lahir dari kompromi di detik-detik akhir. Situasi ini biasanya terjadi ketika tidak ada satu poros yang dominan.

Di sisi lain, komunikasi antar tokoh juga disebut masih berlangsung hingga saat ini. Dukungan awal yang dimiliki masing-masing kandidat dinilai penting, namun belum tentu menentukan hasil akhir.

“Pada akhirnya, Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan. Tetapi, arena pertemuan berbagai kepentingan dan arah organisasi,” ucapnya.