RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mendorong 154 kawasan transmigrasi dapat mewujudkan swasembada pangan nasional melalui program dan kerja sama bersama berbagai pihak. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut berbagai langkah kolaboratif lintas kementerian telat dilakukan untuk mempercepat program tersebut.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi panel bersama Tiongkok dalam penjajakan program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan swasembada pangan. Potensi lahan dan tenaga kerja sebagai modal utama, untuk menopang produksi pangan nasional, termasuk di luar komoditas padi.

"Kami sudah ada MoU dengan Kementerian Pertanian, dengan kementerian-kementerian lainnya. Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR/BPN untuk penyediaan lahannya dan sebagainya, termasuk dengan KKP," kata Menteri Iftitah di Hotel Mulia, Jakarta, pada Selasa 28 April 2026.

Menteri Iftitah memaparkan, konsep swasembada pangan dapat mencakup produksi beras semata hingga sektor lain seperti perikanan dan lainnya. Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di sejumlah kawasan transmigrasi.

“Swasembada pangan tidak terbatas hanya kepada masalah padi saja, tapi juga sekarang misalkan ikan, perikanan dan sebagainya. Kami kembangkan dan sedang berjalan, sudah juga ada hasilnya di beberapa tempat,” ucapnya.

Menteri Iftitah menjelaskan, kontribusi kawasan transmigrasi terhadap produksi pangan telah terlihat di sejumlah daerah. Menurutnya, seperti komoditas padi yang sebagian besar produksi di beberapa wilayah berasal dari kawasan transmigrasi.

“Swasembada beras, ada beberapa tempat titik seperti di Sumatera Selatan, 40 persen padinya disumbang dari kawasan transmigrasi. Di Merauke hampir lebih dari 60 persen disumbang dari kawasan transmigrasi, seperti durian Parigi Moutong saja 80 persen,” ujarnya.

Sejak lama, kekuatan utama kawasan transmigrasi terletak pada ketersediaan lahan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam transformasi transmigrasi, Pemerintah memperkuat pengetahuan dan teknologi, investasi, serta akses pasar untuk meningkatkan swasembada pangan nasional.

Dengan langkah tersebut, kawasan transmigrasi yang tersebut di 154 titik diharapkan tidak hanya menjadi pusat permukiman. Namun, kawasan transmigrasi juga dapat menjadi motor penggerak produksi dan distribusi pangan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Transmigasi akan memfokuskan pembangunan 154 kawasan transmigrasi melalui lima program unggulan Kementrans yaitu 5 T. Program tersebut yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.

Ketua MPR, Ahmad Muzani menambahkan, pihaknya mendorong Indonesia dapat belajar dengan Tiongkok dalam pengelolaan pangan. Menurutnya, diperlukan pembangunan pertanian yang menyeluruh agar memastikan sistem dan tata kelola produksi pangan dapat maksimal.

"Memperkaya wacana diskusi kita tentang berbagai macam pilihan pembangunan. Dan bagaimana cara mengendalikan pembangunan, mewujudkan kesejahteraan, dan memastikan pangan," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong. Kemudian, hadir juga Presiden China International Communications Group, Chang Bo.