RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah membuka kolaborasi luas dengan pengelola dapur profesional guna memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis nasional di Indonesia. Sinergi ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan pangan sehat sekaligus memperluas manfaat program bagi masyarakat di seluruh negeri Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat di Indonesia secara luas. Ia menilai pelaku usaha pangan memegang peran penting dalam penyediaan layanan gizi berkualitas secara nasional berkelanjutan bagi rakyat.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan,” kata Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBG) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Dalam pertemuan itu, Zulhas mengatakan APPMBGI menyerahkan lima rekomendasi strategis hasil APPMBGI Summit 2026 yang digelar 25–26 April 2026. Rekomendasi itu menekankan penguatan tata kelola, keamanan pangan, sertifikasi pengawas gizi, serta teknologi kelembagaan program secara nasional berkelanjutan.

“APPMBGI menyerahkan lima rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola, keamanan pangan, dan sertifikasi gizi nasional. Rekomendasi itu juga menekankan penguatan kelembagaan program serta pemanfaatan teknologi agar pelaksanaan berjalan berkelanjutan,” ujar Zulhas.

Sementara, Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menyebut rekomendasi itu lahir dari evaluasi langsung pelaku usaha daerah. Ia menilai pengalaman lapangan penting menjadi pijakan penyempurnaan kebijakan agar program lebih efektif dan tepat sasaran.

“Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Abdul Rivai.

Pemerintah menilai APPMBGI dapat menjadi mitra strategis menjembatani kebijakan pusat dengan pelaksanaan program di daerah secara lebih efektif. Kemenko Pangan dan APPMBGI sepakat membangun forum komunikasi terstruktur untuk evaluasi teknis MBG bersama secara lebih berkelanjutan nasional.

“Langkah ini memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin efektif dan akuntabel secara nasional berkelanjutan. Distribusi pangan bergizi harus merata, aman, dan berkualitas bagi jutaan penerima manfaat Indonesia di seluruh wilayah secara konsisten,” ucap Abdul.