RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial dengan memperkuat data lintas sektor. Langkah ini dibahas dalam rapat bersama kementerian dan lembaga, Senin 27 April 2026.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan digitalisasi menjadi kunci mengatasi bansos yang belum tepat sasaran. Integrasi data dinilai penting untuk meningkatkan akurasi penerima.

“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data. Agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ucapnya di Ruang Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta.

Ia mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja setiap hari dalam satu lokasi. Skema ini diharapkan mempercepat konsolidasi dan eksekusi data.

“Kalau hanya rapat seperti ini terus tidak akan selesai. Harus dikumpulkan dan dieksekusi bersama,” katanya.

Hasil uji coba menunjukkan sistem digitalisasi bansos telah berjalan sekitar 80 persen. Namun masih terdapat kendala pada kualitas dan kelengkapan data.

Untuk menjaga akuntabilitas, Kemensos melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengawasan. Langkah ini dilakukan agar proses sejak awal tetap terjaga kualitasnya.

“Kita ingin dari awal ini dikawal dengan baik. Supaya hasil akhirnya clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Uji coba digitalisasi bansos akan dilakukan di 42 kabupaten/kota. Program ini menjadi tahap awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut transformasi digital telah dimulai sejak September tahun lalu. Fokus awal mencakup Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Saat ini terdapat sekitar 38 kementerian/lembaga yang menjalankan 197 program bantuan sosial dan subsidi. Integrasi data dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan mengawal langsung pelaksanaan program. Ia memastikan proses berjalan sejak tahap awal.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kesepakatan penguatan data lintas sektor. Langkah ini menjadi dasar pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.