RRI.CO.ID, Jakarta - Isu desakan penggantian Sekretaris Jenderal DPP PPP Gus Taj Yasin yang disebut datang dari sejumlah kader di daerah dinilai tidak benar dan hanya sebatas rumor. Isu tersebut disebut muncul akibat misinformasi yang digiring oleh segelintir pihak untuk memperkeruh situasi internal partai Ka'bah.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni menegaskan bahwa wacana tersebut tidak berdasar. Ia menyebut, munculnya isu itu hanya dipicu oleh disinformasi.

“Saya kira itu hanya rumor saja. Mungkin disebabkan karena adanya disinformasi yang sengaja digiring untuk memperkeruh suasana,” ujar Aftoni dalam keterangan persnya, Kamis 23 April 2026.

Menurutnya, desakan tersebut muncul dari kekhawatiran sebagian pihak terhadap dampak kebijakan yang justru merugikan mereka sendiri. Hal itu berkaitan dengan kebijakan penggantian pengurus wilayah (DPW) dan pengurus cabang (DPC) PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal.

Ia menambahkan, situasi semakin memanas setelah muncul pernyataan KPU yang menegaskan bahwa SK kepengurusan partai seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. “Desakan itu muncul lantaran mereka khawatir akibat kebijakan yang salah dan akhirnya merugikan mereka sendiri," katanya.

Terutama terkait SK penggantian pengurus DPW dan DPC yang ditandatangani oleh Ketum dan Wasekjen. Apalagi, setelah ada peringatan dari KPU dan majelis hakim di pengadilan negeri,” kata Aftoni menambahkan.

Ia juga menepis anggapan bahwa Sekjen PPP tidak aktif menjalankan tugas-tugasnya. Menurutnya, Taj Yasin masih aktif menghadiri berbagai agenda konsolidasi partai di daerah.

“Jika ada yang mengatakan Sekjen tidak aktif itu sepenuhnya tidak benar, pada Februari lalu Gus Yasin hadir dan membuka Rakorwil PPP Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. Sekjen juga aktif menjalin komunikasi dengan para kiai dan ulama di berbagai pondok pesantren,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua DPC PPP Maluku Tengah M. Said Patta menyatakan tidak ada desakan penggantian Sekjen di wilayahnya. “Di daerah kami di Maluku tidak ada wacana itu, faktanya Sekjen juga aktif berkomunikasi dengan kami di Maluku,” ucapnya.

Said Patta mengaku sempat terkejut dengan terbitnya surat penggantian dirinya sebagai Ketua DPC PPP Maluku Tengah tanpa pemberitahuan maupun alasan yang jelas. Terlebih dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh Sekjen.

“Saya heran kenapa saya diberhentikan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas, apalagi SK juga tidak ditandatangani Sekjen. Mungkin itu juga yang menyebabkan Sekjen tidak bersedia menandatangani karena alasan pemberhentiannya tidak jelas,” katanya.

Ia pun menegaskan dukungannya terhadap Sekjen PPP dan menolak upaya pihak tertentu yang dinilai berpotensi memperkeruh suasana internal partai. “Kami di Maluku mendukung sikap Sekjen dan menolak jika ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana dengan menggantikan Gus Yasin dari posisi Sekjen,” kata Said Patta.