Gus Ipul: Percepatan Digitalisasi Bansos Sesuai Kebutuhan di Lapangan

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menilai percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik yang lebih akurat dan transparan.

Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya, Kementerian Sosial (Kemensos) berperan strategis dalam percepatan digitalisasi bansos. Program ini juga terintegrasi dalam kebijakan pemerintah untuk konsolidasi data lintas kementerian dan lembaga.

Demikian disampaikannya di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro (BPPT I), Rabu 22 April 2026. “Kebijakan Presiden terkait konsolidasi data dan digitalisasi bansos ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ucapnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan digitalisasi menjadi bagian penting dari modernisasi layanan publik. Menurut dia, integrasi data sangat krusial untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

“Yang paling banyak terlibat di sini Kemensos karena persoalan terbesar ada di sana,” ucapnya. Namun, Luhut memastikan saat ini kondisinya sudah mulai bisa diperbaiki.

Menurut dia, pemerintah menargetkan implementasi nasional setelah uji coba diperluas. Tahapan tersebut direncanakan berlangsung hingga akhir 2026 atau awal 2027.

Mensos menambahkan uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil signifikan terkait penurunan tingkat kesalahan data. Dari sebelumnya mencapai 77 persen turun menjadi sekitar 28 persen, bahkan hingga di bawah 10 persen setelah digitalisasi.

Menurut Gus Ipul, integrasi data melalui DTSEN mampu mengurangi kesalahan penerima. Baik kesalahan inclusion maupun exclusion error dapat ditekan secara signifikan.

Saat ini tercatat sekitar 10 juta keluarga menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu terdapat 18,25 juta keluarga yang menerima bantuan sembako.

Namun, sekitar 2,8 juta masyarakat desil satu masih belum menerima bansos. Karena itu, pemerintah terus melakukan penataan ulang agar bantuan tepat sasaran.

“Kami mengalihkan dari yang tidak tepat kepada yang lebih berhak, terutama di desil terbawah,” ucap Mensos. Selain meningkatkan akurasi, digitalisasi juga mempercepat proses penyaluran bansos yang lebih transparan dan akuntabel.

Uji coba digitalisasi bansos rencananya akan diperluas ke 42 kabupaten dan kota dengan sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi. Pemerintah menargetkan ini dapat digunakan sebagai basis penyaluran pada triwulan IV 2026.