RRI.CO.ID, Jakarta - Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditekankan tidak lagi sekadar berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu mengubah pola pikir dan cara kerja. Pendekatan ini dinilai penting agar pengembangan kapasitas ASN benar-benar berdampak pada kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini menegaskan, bahwa transformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara parsial (setengah-setengah/red). Karena itu, pelatihan harus dirancang lebih berorientasi pada dampak, bukan hanya transfer ilmu semata.

“Pelatihan tidak cukup hanya meningkatkan pengetahuan. Tetapi, harus mendorong perubahan pola pikir, perilaku, serta sistem kerja organisasi,” ujar Rini dalam konferensi internasional bertajuk Systemic Impact through Transformative Training di Jakarta, Senin, 20 April 2026, pekan ini, sebagaimana dikutip dalam laman menpan.go.id.

Ia menjelaskan, perubahan tersebut menjadi kunci agar ASN mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan pola pikir yang adaptif, ASN diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan inovatif.

Rini juga menekankan pentingnya kolaborasi global dalam pengembangan kapasitas ASN. Menurutnya, tidak ada negara yang melakukan transformasi birokrasi secara sendiri, sehingga kemitraan internasional menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan jaringan Managing Global Governance (MGG) Academy yang telah berlangsung selama 17 tahun. Program ini dinilai tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga melahirkan generasi pemimpin publik.

Konferensi tersebut mempertemukan berbagai lembaga pendidikan administrasi publik dari negara berkembang seperti China, Brasil, India, Meksiko, dan Afrika Selatan. Forum ini menjadi ruang berbagi praktik baik serta pendekatan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia sektor publik.

Sementara itu, Kepala LAN, Muhammad Taufiq mengungkapkan, Indonesia kini diposisikan sebagai salah satu model kepemimpinan sektor publik dalam tata kelola global. Kolaborasi internasional dinilai penting untuk memperkuat kesiapan ASN menghadapi tantangan lintas negara.

“Melalui jejaring pelatihan regional, respons terhadap dinamika masyarakat dapat dilakukan lebih terkoordinasi. Selain itu, lebih efektif,” kata Taufiq.

Ia menambahkan, pengembangan kapasitas ASN melalui pendekatan kolaboratif akan terus diperkuat hingga tahun 2030. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pola pikir yang adaptif terhadap perubahan.