RRI.CO.ID, Jakarta - Kondisi harga pangan nasional menunjukkan tren melandai pada minggu ketiga April 2026. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah provinsi dengan kenaikan IPH turun dari 22 menjadi 15 wilayah. “Terjadi penurunan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan IPH,” kata

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin 20 April 2026.

Penurunan juga terjadi pada jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH, dari 149 daerah menjadi 137 daerah. Sementara itu, daerah yang mengalami penurunan IPH mencapai 213 kabupaten/kota, lebih tinggi dibandingkan yang mengalami kenaikan.

Meski demikian, BPS mencatat harga minyak goreng masih berfluktuasi. Kenaikan harga terjadi di 207 kabupaten/kota, meningkat dari sebelumnya 177 daerah.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menyebut harga Minyakita mulai menunjukkan penurunan. “Minyakita mulai turun, tetapi distribusinya harus diperbaiki,” ucapnya.

Ia-pun mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO). BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD diusulkan menyerap hingga 60 persen DMO.

Langkah ini penting untuk memperpendek rantai distribusi. “Biasanya dari produsen ke distributor berlapis, ini yang membuat harga naik,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan , harga rata-rata Minyakita mencapai Rp15.982 per liter. Angka ini masih sedikit di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter.

Sebanyak 28 provinsi tercatat sudah sesuai HET. Namun distribusi ke pasar rakyat dinilai masih perlu ditingkatkan.

Realisasi DMO melalui BUMN pangan mencapai 228,2 ribu ton atau sekitar 50 persen. Perum Bulog sendiri menyerap 182,7 ribu ton dan ID Food 45,5 ribu ton.

Meski demikian, penyaluran ke pasar rakyat masih lebih rendah dibandingkan kanal lainnya. Kondisi ini berdampak mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

Ketut juga menyoroti praktik distribusi tambahan di luar jalur resmi yang membuat rantai pasok semakin panjang.“Distribusi harus dipersingkat agar harga sesuai HET,” ucapnya.