KemenPPPA dan NTB Perkuat Kolaborasi Tekan Perkawinan Anak

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memperkuat kolaborasi menekan perkawinan anak. Selain itu, kedua belah pihak juga melakukan kerja sama peningkatkan pelindungan perempuan pekerja migran melalui MoU.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan terpadu serta memperkuat sistem pelindungan bagi kelompok rentan di daerah. “Kami mengapresiasi komitmen Pemprov NTB menurunkan angka perkawinan anak, meski masih membutuhkan percepatan penanganan yang berkelanjutan,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat memberikan sambutan dalam acara MoU antara KemenPPPA dengan Pemprov NTB, Minggu, 19 April 2026.

Arifah menjelaskan, data menunjukkan angka perkawinan anak di NTB menurun dari 14,96 persen pada 2024 menjadi 11,11 persen pada 2025. Namun, pemerintah menilai tren tersebut masih memerlukan penguatan intervensi yang lebih terintegrasi.

“Perkawinan anak dan migrasi pekerja perempuan saling berkaitan dan memperkuat kerentanan. Sehingga penanganannya harus terintegrasi lintas sektor,” ucapnya.

Ia menambahkan, mobilitas pekerja migran NTB mencapai lebih dari 100 ribu orang dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menjadi dasar penting memperkuat sistem pelindungan yang komprehensif bagi pekerja migran dan keluarganya.

“Kami mendorong penguatan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini sebagai upaya pencegahan perkawinan anak serta pelindungan pekerja migran dan keluarganya,” kata Arifah.

Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen daerah memperkuat pelindungan perempuan dan anak, termasuk keluarga pekerja migran. “Kami ingin memastikan perlindungan tidak hanya bagi pekerja migran, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan,” kata Lalu Muhamad Iqbal.

Ia menyoroti pentingnya edukasi pengelolaan keuangan bagi pekerja migran guna mencegah berbagai persoalan sosial di daerah. Langkah ini dinilai efektif menekan risiko perkawinan anak, putus sekolah, hingga kemiskinan struktural yang berkelanjutan.

“Kami juga mendorong penguatan pengasuhan anak dan pendidikan. Ini termasuk sekolah terintegrasi bagi anak pekerja migran di NTB,” kata Iqbal.