Pemerintah Dorong Peningkatan Layanan Haji di Masa Transisi
- 19 Apr 2026 17:45 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah mendorong peningkatan kualitas layanan jemaah haji 1447 Hijriah di tengah transisi kelembagaan menuju sistem baru.
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mendorong peningkatan kualitas layanan jemaah haji 1447 Hijriah di tengah transisi kelembagaan menuju sistem baru. Penguatan koordinasi lintas sektor dan mitigasi risiko menjadi fokus utama untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan optimal dan aman.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut tahun ini sebagai momentum penting untuk memastikan kualitas layanan jemaah haji semakin baik. Pratikno menegaskan upaya peningkatan harus dilakukan menyeluruh agar pelayanan lebih optimal, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan.
“Tahun ini adalah tahun pertama transisi ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini butuh pengawalan dan kita harapkan ada peningkatan kualitas pelayanan,” kata Pratikno saat memberikan sambutan dalam rapat tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Minggu, 19 April 2026.
Ia menegaskan, secara umum kesiapan penyelenggaraan haji sudah berada pada kondisi siap. Namun, pemerintah tetap mendorong peningkatan pada aspek layanan utama seperti akomodasi, konsumsi, serta percepatan proses teknis termasuk visa.
“Pada prinsipnya penyelenggaraan haji sudah siap, namun kualitas catering harus terjaga dan distribusi tidak boleh terganggu. Proses visa juga perlu dipercepat agar seluruh tahapan keberangkatan jemaah berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” ucap Pratikno menegaskan.
Lebih lanjut, Pratikno menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tetap mengacu jadwal sesuai arahan Presiden, dengan catatan tidak ada perubahan kebijakan Arab Saudi. Pemerintah menyiapkan mitigasi risiko global, mencakup keberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah secara menyeluruh.
“Kita perlu mendorong nilai tambah ekonomi, misalnya kebutuhan jemaah dipenuhi dari dalam negeri. Sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah memperkuat sistem pengendalian melalui posko nasional dan command center terpadu yang beroperasi selama 24 jam. Langkah ini untuk memastikan respons cepat terhadap berbagai dinamika di lapangan serta menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....