Komisi X DPR Tegaskan TKA Harus Jadi Alat Ukur Mutu Objektif

  • 19 Apr 2026 10:50 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Lalu Hadrian Irfani menegaskan TKA harus menjadi alat ukur mutu pendidikan yang objektif.
  • DPR menyoroti kendala infrastruktur digital dan kesenjangan akses pendidikan di daerah.
  • Hasil evaluasi TKA akan dijadikan dasar perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif.

RRI.CO.ID, Ogan Komering Ilir - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya evaluasi. Ia meminta Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan yang efektif dan juga objektif.

Hadrian menyatakan bahwa kualitas pendidikan saat ini akan menentukan masa depan sumber daya manusia bangsa Indonesia. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah wajib berjalan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi proses pembelajaran siswa.

“Kualitas pendidikan yang baik akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak nyata,” kata Hadrian di Ogan Komering Ilir, Jumat, 17 April 2026.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan nasional. Tes Kemampuan Akademik (TKA) diharapkan mampu memetakan capaian akademik peserta didik di seluruh wilayah nusantara.

Hadrian mengingatkan agar pelaksanaan asesmen tersebut tidak hanya mengejar keberhasilan pada sisi administratif dan teknis. Menurutnya, hasil ujian harus mencerminkan kemampuan asli para pelajar secara adil tanpa adanya manipulasi data.

“Pelaksanaan TKA tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan administratif atau teknis semata. Tetapi harus benar-benar mencerminkan capaian pembelajaran peserta didik secara objektif dan adil,” kata Hadrian.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut mengamati pelaksanaan ujian di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Lanjutnya, kesiapan satuan pendidikan di wilayah Sumatera Selatan tersebut dinilai belum merata sepenuhnya bagi seluruh sekolah.

Ia mencermati tantangan besar berupa keterbatasan infrastruktur digital dan juga jaringan internet pada daerah pelosok. Menurutnya, kesenjangan sarana prasarana antarwilayah masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan keadilan standar mutu pendidikan.

Persoalan keselarasan antara materi pelajaran dengan soal ujian turut menjadi perhatian serius bagi pihak legislatif. Potensi tekanan psikologis bagi para peserta didik harus diminimalisir melalui persiapan sistem yang lebih matang.

Seluruh temuan di lapangan akan segera dirumuskan menjadi panduan strategis yang jauh lebih adaptif bagi daerah. Hadrian ingin memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi di masa depan mampu menjawab setiap tantangan zaman.

“Hasil kunjungan ini akan kami rumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah. Agar pelaksanaan TKA ke depan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan,” kata Hadrian.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....