RRI.CO.ID, Jakarta - Upaya mendorong ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal mulai digencarkan Kementerian Koperasi (Kemenkop) di wilayah Halmahera Utara. Fokusnya bukan hanya meningkatkan produksi kelapa, tetapi juga mengoptimalkan limbah sabut yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk mengubah praktik lama yang cenderung merusak lingkungan menjadi peluang ekonomi baru. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, menegaskan, pendekatan hilirisasi dilakukan berkelanjutan.

“Selama ini sabut kelapa sering dibakar, padahal memiliki nilai ekonomi tinggi. Melalui hilirisasi, limbah ini bisa menjadi produk ekspor yang menjanjikan,” ujar Destry lewat keterangannya, Sabtu, 18 April 2026.

Pemerimtah daerah memaparkan bahwa Halmahera Utara memiliki potensi besar sebagai sentra kelapa nasional. Namun, nilai tambah komoditas ini masih belum optimal karena sebagian besar produk dijual dalam bentuk mentah.

Masalah limbah menjadi salah satu sorotan utama. Praktik pembakaran sabut kelapa yang masih terjadi tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menyia-nyiakan peluang ekonomi.

Kondisi ini mendorong perlunya transformasi menuju pengolahan berbasis nilai tambah. Solusi hadir dari sektor swasta melalui PT Mahligai Indococo yang memperkenalkan pengolahan sabut kelapa menjadi cocochip dan cocopeat.

Keduanya merupakan menghasilkan produk yang memiliki pasar ekspor luas, terutama untuk kebutuhan hortikultura dan industri. Antusiasme tinggi terlihat dari puluhan koperasi yang hadir.

“Mereka melihat peluang baru untuk meningkatkan pendapatan anggota. Yakni melalui diversifikasi usaha berbasis limbah kelapa,” katanya.

Sebagai langkah konkret, perusahaan tersebut akan memberikan pelatihan intensif kepada perwakilan koperasi di fasilitas produksi mereka di Lampung. Program ini diharapkan melahirkan tenaga terampil yang mampu mengembangkan industri pengolahan sabut kelapa secara mandiri di daerah.

Kemenkop menegaskan akan terus mengawal proses ini agar tidak berhenti pada tahap perencanaan. Pendampingan akan difokuskan pada pembentukan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi lokal. Dengan berbasis potensi unggulan daerah sekaligus menjawab tantangan lingkungan.