KLH Luncurkan Sistem Registri Unit Karbon Nasional Mulai Juli 2026

  • 18 Apr 2026 00:50 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan penyelesaian Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai registri karbon nasional
  • Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, mengajak para pengembang proyek karbon (project developers) untuk mulai mengikuti tahap uji coba
  • perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting untuk menutup kesenjangan pendanaan dalam upaya mitigasi perubahan iklim

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan penyelesaian Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) nasional untuk dioperasikan pada Juli mendatang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mendorong keterlibatan para pengembang untuk menyukseskan tahap awal pelaksanaan program besar tersebut.

“SRUK target operasinya bulan Juli, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kalau ada project developers yang sudah siap PDD-nya, sekarang sudah bisa lakukan uji coba untuk memasukkan data,” ujar Diaz dalam keterangannya, Jumat, 17 April 2026.

“Kita butuh dorong perdagangan karbon untuk membantu mengatasi masalah pendanaan. Karena itu, kami butuh partisipasi semua pihak dalam tahap uji coba ini agar saat diluncurkan nanti, sistem sudah siap digunakan,” katanya.

Diaz menyatakan instrumen perdagangan karbon sangat vital bagi upaya pembiayaan program pengendalian krisis lingkungan global. Sektor ini diharapkan mampu menekan defisit anggaran besar dalam mewujudkan target nol emisi karbon masa depan.

“Secara global, kebutuhan pendanaan iklim mencapai 8,6 triliun dolar AS per tahun hingga 2030, bahkan bisa meningkat menjadi 10 triliun dolar AS. Sementara realisasinya baru sekitar 1,4 hingga 1,9 triliun dolar AS,” ujar Diaz.

Persoalan kesenjangan pembiayaan sektor lingkungan hidup juga menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Ketersediaan modal negara rupanya masih sangat terbatas untuk mengimbangi total beban dana aksi mitigasi tersebut.

“Kita membutuhkan sekitar Rp470 triliun per tahun untuk pendanaan iklim hingga 2030, tetapi yang tersedia sekitar Rp76 triliun,” ujarnya.

Upaya pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan dukungan diplomatik dari pemerintah Inggris. Dominic Jeremy selaku Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste menyampaikan apresiasinya pada kegiatan tersebut.

“Ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Inggris dalam pengembangan perdagangan karbon. Kami berharap dukungan ini dapat berlanjut dalam jangka panjang,” ujar Dominic.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....