RRI.CO.ID, Nasional – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla sejak dini. Hal ini menyusul meningkatnya ancaman kebakaran yang terdeteksi sejak awal 2026.

"Fakta ini menegaskan bahwa ancaman kebakaran di Kalimantan Barat telah nyata muncul sejak awal tahun. Kita perlu kewaspadaan yang terus-menerus," ujar Djamari dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pontianak, Kamis, 16 April 2026.

Data menunjukkan luas lahan terbakar di Kalbar mencapai sekitar 1.919 hektare pada 2024. Angka ini meningkat signifikan menjadi sekitar 23.118 hektare pada 2025.

Sementara hingga 31 Maret 2026, luas lahan terbakar tercatat sekitar 10.600 hektare. Namun, luasan yang berhasil ditangani masih relatif kecil dibandingkan total kejadian.

Sebaran kebakaran terjadi di Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara. Kondisi ini menunjukkan ancaman karhutla perlu direspons secara menyeluruh.

"Ancaman tersebut tidak bersifat lokal semata tetapi tersebar di seluruh kabupaten dan kota," ujarnya. Ia menambahkan karakteristik lahan gambut membuat api sulit dipadamkan.

Selain itu, faktor iklim turut meningkatkan risiko kebakaran. Analisis BMKG menunjukkan musim kemarau 2026 berpotensi datang lebih cepat.

Djamari menekankan peringatan dini harus direspons dengan langkah antisipatif. Upaya pencegahan tidak boleh menunggu puncak musim kemarau.

Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan pentingnya langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi. Ia menyebut upaya antisipasi harus dilakukan sejak dini untuk menekan risiko karhutla.

"Sebelum itu terjadi, BMKG memberikan peringatan kepada kita semua. Kemudian BNPB juga menggelar operasi modifikasi cuaca," katanya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pemerintah memprioritaskan pencegahan sejak tahap awal. Ia menyebut langkah ini penting untuk menekan risiko kebakaran lebih luas.

"Pada saat pencegahan, kami kemudian bergerak," kata dia. Ia menambahkan pembagian tugas penanganan telah diatur antara pusat dan daerah.

Pemerintah berharap penguatan pencegahan dini dapat meminimalkan dampak karhutla. Dampaknya meliputi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi daerah.