Ketua MPR: Masukan Ulama Dibutuhkan Pejabat Negara termasuk MPR DPR
- 16 Apr 2026 11:47 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Muzani menekankan, para penyelenggara negara membutuhkan masukan dari ulama dalam menjalankan tugasnya, termasuk lembaga legislatif seperti DPR dan MPR.
- Jarak yang terlalu jauh antara ulama dan umara dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berpotensi memunculkan anggapan adanya perbedaan pandangan yang tidak sejalan.
- Muzani berharap semangat kebersamaan yang dibangun dapat memperkuat optimisme bangsa.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pentingnya hubungan yang baik antara ulama dan umara (pemimpin) dalam menjaga stabilitas nasional. Muzani menekankan, para penyelenggara negara membutuhkan masukan dari ulama dalam menjalankan tugasnya, termasuk lembaga legislatif seperti DPR dan MPR.
Menurut Muzani, dalam situasi tertentu masyarakat membutuhkan peran ulama untuk menenangkan kondisi batin. Kehadiran tokoh agama dinilai penting, terutama saat masyarakat menghadapi kegelisahan.
“Itu sebabnya Majelis Ulama Indonesia sejak awal berdiri tidak pernah boleh terlalu jauh dengan umara. Meskipun kadang-kadang perlu menasihati para umara,” ucap Muzani saat menyampaikan sambutan dalam Silaturahmi Nasional bersama organisasi masyarakat Islam di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
“Karena umara pun kadang-kadang perlu diingatkan. Penyelenggara negara perlu dinasihati, apalagi DPR dan MPR," kata Muzani.
Ia mengingatkan, jarak yang terlalu jauh antara ulama dan umara dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan anggapan adanya perbedaan pandangan yang tidak sejalan.
Muzani berharap semangat kebersamaan yang dibangun dapat memperkuat optimisme bangsa. Ia juga menyinggung pentingnya deklarasi nilai sebagai pedoman bersama.
“Mudah-mudahan semangat kita hari ini untuk mendeklarasikan 10 Taujihat menjadi cara pandang baru kita. Bahwa dunia kita masih damai, masih optimis, dan kehidupan kita dalam menata ke depan akan lebih baik," ucap Muzani.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 10 poin taujihat bersama sepuluh organisasi masyarakat (ormas) Islam pendiri MUI. Seruan ini menekankan pentingnya persatuan umat untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian khususnya di Timur Tengah.
Pembacaan taujihat dipandu oleh Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan. Kemudian poin-poin taujihat dibacakan oleh perwakilan ormas Islam secara bergantian.
Sepuluh ormas pendiri MUI adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Al Washliyah. Kemudian Mathlaul Anwar, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan Al Ittihadiyah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....