RRI.CO.ID, Jakarta - Potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor transportasi. Risiko gangguan pasokan serta fluktuasi harga mendorong langkah antisipatif melalui penguatan transportasi publik.

Hal ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Muiz Thohir, mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah mendorong masyarakat beralih ke angkutan massal.

“Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Tapi kembali lagi, insentif itu ada yang kalau betul-betul terpaksa, ada yang terbatas juga,” ujar Muiz di Jakarta, Rabu, 14 April 2026.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Buy the Service (BTS). Yang bertujuan memperluas layanan angkutan umum di berbagai daerah.

Selain itu, bantuan transportasi bagi pelajar juga diberikan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor. Dan juga mendorong penggunaan angkutan massal sejak dini.

Langkah ini dinilai penting dalam menekan konsumsi BBM di sektor transportasi, yang selama ini didominasi kendaraan pribadi. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi publik, konsumsi energi diharapkan dapat lebih efisien dan terkendali.

Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Proyek angkutan massal seperti BRT di sejumlah kota masih berjalan secara bertahap.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mendorong adopsi kendaraan listrik sebagai alternatif pengganti BBM. “Keraguan masyarakat terhadap teknologi baru, khususnya terkait daya tahan baterai, masih menjadi hambatan utama,” ucapnya.

Untuk itu, selain memperkuat kebijakan, pemerintah dan pelaku industri juga dituntut untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tujuannya agar transisi dari BBM ke energi alternatif dapat berjalan lebih optimal.

Keraguan terhadap teknologi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) masih menjadi tantangan utama dalam percepatan adopsi di Indonesia. Pelaku industri menilai, hambatan terbesar bukan lagi soal harga atau investasi, melainkan perubahan paradigma pengguna.

Direktur Utama KALISTA, Albert Aulia Ilyas, mengatakan bahwa kendaraan listrik masih dianggap sebagai teknologi baru di Indonesia. Sehingga memunculkan berbagai pertanyaan mendasar dari pengguna.

“Banyak pertanyaan seperti baterainya 10 tahun lagi bagaimana, kalau sudah 8 tahun apakah akan langsung mati. Itu yang membuat user masih ragu untuk berpindah,” ujarnya.

Menurut dia, fenomena ini serupa dengan peralihan dari ponsel konvensional ke smartphone di masa lalu. Meski menawarkan teknologi lebih canggih, pada awalnya pengguna cenderung ragu karena belum terbiasa dengan sistem baru.

Untuk menjawab keraguan tersebut, pihaknya bersama sejumlah mitra telah melakukan berbagai uji coba operasional sepanjang 2025, baik di sektor transportasi publik, shuttle, hingga logistik.

Salah satu pengujian dilakukan pada rute jarak jauh dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan jarak tempuh mencapai 527 kilometer. Hasilnya, kendaraan listrik dinilai mampu beroperasi tanpa mengganggu pola operasional yang sudah berjalan.