RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons isu potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan. Isu tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan belum melihat indikasi PHK besar dalam waktu dekat. Ia juga mempertanyakan dasar proyeksi yang menyebut adanya gelombang PHK tersebut.

"Hasil proyeksinya dari mana? Karena kalau kita bicara 2–3 bulan lagi akan terjadi, maka mana datanya, proyeksinya mana? Yang jelas kalau kami terus merangkul mitra-mitra untuk coba menjalankan hak dan kewajiban seperti biasa," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah dinilai cukup menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satunya melalui keputusan tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

"Toh kebijakan bapak presiden kan sudah bagus sekali BBM tidak naik, tidak ada hal-hal yang mestinya memberatkan. Insyaallah baik-baik saja, kebijakannya kan juga oke, ekonomi artinya tidak usah terlalu dikhawatirkan," katanya.

Sebelumnya, Said Iqbal menyebut terdapat sepuluh perusahaan yang mulai mengantisipasi kemungkinan PHK. Namun, langkah tersebut masih sebatas komunikasi awal dengan pekerja.

"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tingkat pabrik, mereka sudah mulai diajak bicara, belum melakukan PHK. Kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said pada Selasa, 14 April 2026.

Ia menyebut, perusahaan tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah. Total pekerja yang berpotensi terdampak mencapai sekitar sembilan ribu orang.

"Ada 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah. Itu melibatkan hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," ujarnya.

Menurutnya, potensi PHK terbesar berasal dari sektor padat karya seperti tekstil dan garmen. Industri ini bergantung pada bahan baku impor yang kini menghadapi tekanan harga dan pasokan.

Selain itu, sektor otomotif dan elektronik juga terdampak kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pada tenaga kerja.

Industri petrokimia seperti plastik turut terdampak karena bahan bakunya berasal dari impor. Hal ini berdampak pada rantai produksi industri lain yang menggunakan bahan plastik.

"Kalau bahan bakunya plastik, kemungkinan efisiensi penekanan biaya tenaga kerja akan terjadi. Itu bisa berdampak pada pengurangan karyawan," ujarnya.