Poin Utama
- Saifullah Yusuf dan Agus Jabo Priyono minta Palopo siapkan lahan Sekolah Rakyat
- Keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan di wilayah kota
- Lahan harus aman, tidak rawan bencana, dan memiliki akses jalan serta air
- Program Sekolah Rakyat ditujukan untuk pengentasan kemiskinan
- Pemerintah juga dorong pemutakhiran data bansos agar tepat sasaran
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta Palopo menyiapkan lahan Sekolah Rakyat. Permintaan disampaikan saat audiensi dengan Wali Kota Palopo.
Audiensi berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Pertemuan digelar pada Selasa, 14 April 2026.
Wali Kota Palopo Naili Trisal hadir bersama jajaran pemerintah daerah. Pertemuan membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul sapaan akrab Mensos mendorong pemerintah daerah segera membangun Sekolah Rakyat. Program ini dinilai penting untuk pengentasan kemiskinan.
| Baca juga: Kemensos Dampingi Anak Pahlawan Sayuti Melik |
Saat ini, Sekolah Rakyat belum tersedia di Kota Palopo. Keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan.
Gus Ipul menyarankan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini untuk memaksimalkan lahan yang tersedia.
“Karena ini wilayah kota, nanti coba dikoordinasikan dengan Kemen PU,” ucap Saifullah Yusuf.
Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan persyaratan lahan harus dipenuhi. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan siswa.
Lahan tidak boleh berada di wilayah rawan bencana. Lokasi juga tidak boleh termasuk kawasan LP2B.
Lahan sebaiknya memiliki akses jalan yang mudah dijangkau. Ketersediaan air juga harus dipastikan mencukupi.
“Lahan jangan dekat pantai atau rawan bencana. Pastikan akses jalan dan air tersedia,” kata Agus Jabo.
Selain Sekolah Rakyat, pembahasan juga mencakup bantuan PBI Jaminan Kesehatan. Pemutakhiran data menjadi perhatian utama pemerintah.
Masih ditemukan penerima manfaat yang tidak sesuai kondisi. Contohnya penerima yang sudah meninggal namun masih tercatat.
Agus Jabo meminta pemerintah daerah rutin memperbarui data bantuan. Langkah ini memastikan bantuan tepat sasaran.
“Pemutakhiran data PBI dilakukan setiap bulan. Tolong diperbarui agar tepat sasaran,” ucapnya.
Program Keluarga Harapan juga memerlukan pemutakhiran data berkala. Pembaruan dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Pemerintah berharap data yang akurat mendukung efektivitas program. Bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....