RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai sektor pertanian memiliki peran besar dalam implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa 14 April 2026.

Rapat tersebut membahas transformasi menuju pertanian rendah emisi dan berkelanjutan. Sudaryono mengatakan, pemerintah mendorong penguatan ekonomi karbon di sektor pertanian.

Ia menyebut, sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam ekonomi karbon. Menurutnya, sektor ini berperan sebagai penghasil dan penyerap emisi karbon.

Dengan luas lahan dan banyaknya petani, lanjutnya, potensinya dinilai sangat besar. Ia mengatakan, pertanian dapat mendukung mitigasi perubahan iklim nasional.

“Pertanian memiliki posisi unik sebagai penghasil dan penyerap karbon. Dengan teknologi rendah emisi, sektor ini membuka peluang ekonomi baru,” ucap Sudaryono.

Selain itu, penerapan teknologi rendah emisi dinilai meningkatkan produktivitas sekaligus menekan emisi. Hal ini menjadi dasar pengembangan ekonomi karbon di sektor pertanian.

Ia menambahkan, implementasi NEK dapat menarik investasi asing. Hal ini seiring terbukanya perdagangan karbon internasional.

Melalui mekanisme ini, investor dapat membeli kredit karbon dari Indonesia. Skema ini juga membuka peluang pembiayaan proyek rendah karbon.

“Implementasi NEK bukan hanya mendukung penurunan emisi nasional. Kebijakan ini juga membuka peluang investasi hijau berkelanjutan,” kata Sudaryono.

Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon global, dimana sektor pertanian menjadi salah satu kontributor utama. Upaya ini sejalan dengan strategi pembangunan rendah karbon jangka panjang, dimana pemerintah menargetkan penurunan emisi sektor pertanian pada 2030.

Target penurunan emisi sektor pertanian mencapai 10 juta ton CO2 ekuivalen. Angka ini menjadi bagian dari komitmen nasional.

Menurutnya, RPJMN 2025–2029 menekankan integrasi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Ia mengatakan, transisi menuju ekonomi hijau menjadi prioritas pemerintah.

Sudaryono mengatakan, target penurunan emisi nasional mencapai 30,11 persen pada 2029 untuk mendukung arah menuju Net Zero Emission. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 terkait ekonomi karbon yang mencakup sektor pertanian lintas subsektor.

Subsektor tersebut meliputi persawahan, peternakan, dan perkebunan. Menurutnya, Implementasi dilakukan bertahap sesuai kesiapan sektor.

Sejak 2019, Kementan menjalankan berbagai program penurunan emisi. Program mencakup biogas, pupuk organik, dan desa organik.

Selain itu, penggunaan varietas padi rendah emisi juga dikembangkan. Perbaikan pakan ternak dan pengelolaan lahan turut dilakukan.

“Penurunan emisi mencapai 71,13 juta ton CO2 ekuivalen. Capaian ini dihitung pada periode 2019 hingga 2024,” ucap Sudaryono.

Sudaryono mengatakan, capaian tersebut menunjukkan efektivitas program penurunan emisi di sektor pertanian. Untuk itu, ia memastikan pemerintah akan terus memperluas implementasinya.

Meski demikian, menurutnya implementasi perdagangan karbon masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kompleksitas penghitungan emisi lintas sektor.

Ia mengatakan, keterbatasan data dan fragmentasi lahan menjadi kendala utama. Selain itu, kepastian hak karbon dan fluktuasi harga juga menjadi perhatian.

arbon. Perhutanan sosial dinilai cocok untuk proyek karbon berbasis alam.

“Dengan target sekitar 12,7 juta hektare, skema ini membuka peluang ekonomi karbon. Program ini juga mendukung penurunan emisi nasional,” kata Raja Juli Antoni.

Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial juga memperkuat ketahanan lingkungan.