RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS, Habib Idrus, mengkritisi penanganan banjir di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, yang dinilai masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Ia menekankan bahwa kurangnya kolaborasi antarlevel pemerintahan menjadi salah satu penyebab banjir terus berulang.

Pernyataan itu disampaikan saat audiensi dengan warga terdampak banjir di kawasan Villa Mutiara Pluit, di Senayan, Selasa, 7 April 2026. Banjir yang terjadi pada Maret lalu dipicu luapan Situ Bulakan hingga menjebol tanggul di kawasan Villa Mutiara Pluit, termasuk tanggul di Garden City dan Total Persada.

“Bulan Januari 2026 lalu dan tak berselang beberapa bulan berikutnya perumahan warga terdampak banjir. Lalu bulan Maret sepuluh hari jelang Idulfitri perumahan warga baik di Mutiara Periuk, Periuk Damai, Total Persada dan Garden City mengalami banjir,” kata Idrus.

Ia menilai pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah masih berfokus pada penanganan dampak, bukan sumber persoalan. Pembersihan lumpur dan bantuan darurat, menurut dia, hanya menjadi solusi jangka pendek yang berulang setiap kali banjir datang.

“Selama akar masalahnya tidak disentuh, mulai dari kapasitas situ, kekuatan tanggul, hingga sistem drainase. Ini berimbas banjir ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang lagi,” ujarnya.

Idrus juga menyoroti peran Pemerintah Kota Tangerang yang dinilai belum maksimal dalam merespons keluhan warga. Ia mendesak wali kota tidak hanya hadir saat bencana, tetapi memastikan langkah mitigasi berjalan konsisten.

Namun, ia menegaskan bahwa beban penanganan tidak bisa sepenuhnya ditumpukan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan banjir di Periuk sudah masuk kategori lintas kewenangan yang membutuhkan campur tangan pemerintah pusat.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemkot sendiri dan harus ada keberanian untuk berkolaborasi antarsektor dengan duduk bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Kalau tidak ada koordinasi lintas level, pola penanganannya akan terus tambal sulam,” kata Idrus.

Ia menilai proyek-proyek infrastruktur pengendalian air seperti normalisasi situ, penguatan tanggul, dan pembenahan drainase membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, ujarnya, dibutuhkan dukungan anggaran dan perencanaan dari pemerintah pusat.

“Kalau dibiarkan seperti sekarang, warga akan terus menjadi korban dari siklus yang sama. Ini bukan semata soal bencana, tapi soal kegagalan tata kelola,” ujarnya.

Dalam audiensi itu, warga menyampaikan kerusakan yang mereka alami, mulai dari rumah terendam hingga fasilitas umum yang rusak. Gedung posyandu yang juga digunakan sebagai tempat sedekah sampah dilaporkan mengalami kerusakan berat pada bagian atap.

Banjir juga disebut melanda sedikitnya tiga kelurahan, dengan tambahan wilayah terdampak dari aliran sungai lain. Ketinggian air mencapai 2 hingga 4 meter, menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit.

Warga berharap ada langkah konkret, bukan sekadar respons darurat setiap kali banjir terjadi. Mereka menuntut kepastian bahwa peristiwa serupa tidak terus berulang tanpa solusi jangka panjang.

Idrus mengatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendorong keterlibatan pemerintah pusat. “Kalau tidak ada langkah luar biasa dan koordinasi serius, kita hanya sedang menunda bencana berikutnya,” kata dia.

Ketua Forum Warga Korban Banjir Mutiara Pluit dan Sekitarnya Darto mengatakan banjir yang terjadi di wilayahnya merupakan banjir yang terbesar dalam sejarahnya. “Perumahan warga di Villa Mutiara Pluit hingga kedalaman 2 meter, dan bahkan untuk wilayah Periuk Damai mencapai hingga 4 meter,”ucapnya menjelaskan.