RRI.CO.ID, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan Buku Saku sebagai panduan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Buku ini juga menjadi bagian dari strategi transformasi kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran dilakukan untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam memahami akses program pemerintah.

Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari menjelaskan buku tersebut tidak sekadar memuat daftar bantuan. Menurutnya, buku ini juga berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Buku tersebut, kata Qodari, merangkum berbagai program bantuan dalam satu sistem terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui jenis bantuan yang diterima beserta mekanisme aksesnya.

Pemerintah juga memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Sistem ini digunakan guna memastikan bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data, makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Qodari.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya menekan kesalahan penyaluran bantuan. Baik kesalahan inklusi maupun eksklusi diharapkan dapat diminimalkan melalui sistem yang terus diperbarui.

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.

Ia menyebut kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini menunjukkan tren yang membaik. Namun, masih terdapat kelompok rentan yang perlu dijaga agar tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.

Buku saku ini berjudul "0%: Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026”. Buku ini juga merupakan bagian dari komitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026.