RRI.CO.ID, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik resmi bergulir di DPR RI. Pimpinan DPR melalui Surat Presiden (Surpres) menugaskan Komisi X untuk mengkaji beleid tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan pihaknya telah menggelar rapat terbaru dengan pemerintah. Dalam rapat tersebut, juga telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan awal pembahasan oleh panitia kerja (Panja).

“Dari daftar isian masalah yang kami terima, tentu kami akan pelajari, kemudian kami akan membahas dengan seluruh stakeholder. Baik itu Bappenas, Kemendagri, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan tentunya BPS,” ujarnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Ia menegaskan, pembahasan RUU Statistik diharapkan mampu menghasilkan sistem data yang lebih akurat dan dapat dipercaya oleh publik. “Kami menginginkan data yang disajikan oleh BPS betul-betul data yang real, data yang sungguhnya terjadi di lapangan,” katanya.

Menurutnya, data statistik yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Baik untuk program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Selain itu, BPS juga didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut agar mampu menghasilkan data yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam pembahasan ini, Komisi X juga menyoroti peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik dasar yang menjadi kewenangannya. DPR juga menyoroti data BPS terkait dengan konsep Satu Data Indonesia (SDI).

"BPS berperan sebagai penghasil data utama, sementara SDI berfungsi mengelola dan mengintegrasikan data yang telah dihasilkan. “Ke depan akan ada kolaborasi dan sinergi dalam rangka menyusun program pembangunan yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.