RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rapat kerja evaluasi capaian triwulan pertama 2026. Rapat tersebut dihadiri langsung Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nirofiq beserta jajaran.

Wakil Ketua Komisi XII Putri Zulkifli Hasan menyebut, kinerja KLH dinilai berada di jalur yang tepat. dalam percepatan penanganan sampah nasional. Meski demikian, Komisi XII menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih jauh dari optimal.

“Hingga saat ini, sampah yang berhasil dikelola tercatat masih di bawah 30 persen. Sementara sejumlah daerah masih berstatus darurat sampah,” kata Putri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan KLH dinilai sudah tepat. Mulai dari pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).

“Kemudian ada juga pemilahan sampah organik dan non-organik, pembangunan fasilitas pengelolaan terpadu. Hingga pengembangan teknologi waste to energy,” ujar Putri.

Komisi XII berharap percepatan pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden dapat segera terealisasi dan mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.

Sorotan khusus diberikan kepada perusahaan yang tidak mengelola limbah sesuai ketentuan hingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Termasuk perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.

Sejumlah aduan masyarakat dari berbagai daerah seperti Kalimantan dan Makassar turut menguatkan urgensi penindakan tegas. Komisi XII pun mendorong agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih optimal dan konsisten ke depan.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, rapat kerja hari ini merupakan rutin dilakukan bersama Komisi XII DPR RI. Menurutnya ini momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja pada triwulan pertama.

“Dalam forum tersebut, anggota komisi menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khususnya dalam penguatan tata kelola lingkungan,” kata Hanif.

Hanif juga mebgatakan, perlunya

dukungan lintas pihak dalam mengatasi masalah longkungan. Hal tersebut agar fungsi pengawasan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan optimal.